Pengangkatan Komisaris BUMD Agribisnis Banten Harus Lewat Seleksi

  • Whatsapp
agribisnis banten
Pemprov Banten telah menyiapkan lahan untuk BUMD Agribisnis.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM  – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) secara resmi telah melantik jajaran komisaris dan Direksi BUMD Agribisnis beberapa waktu lalu. WH mempercayakan jabatan komisaris utama kepada Mukhtarom, pejabat eselon dua di Bappeda Provinsi Banten.

Wakil Ketua DPRD Banten Muhammad Nawa Said Dimyati menyambut baik penunjukan Mukhtarom sebagai komisaris BUMD Agribisnis. Pria yang akrab disapa Cak Nawa itu mengakui Mukhtarom sebagai ASN yang bekerja secara profesional dan sepak terjangnya sudah teruji.

Bacaan Lainnya

“Beliau juga taat etik dan tidak ada unsur politis dalam penunjukannya, karena beliau tidak terlibat dalam tim pemenangan Pilgub 2017 lalu,” jelasnya, Rabu (30/9/2020).

Nawa juga meyakini Mukhtarom bisa mengemban amanah di agribisnis, ketika banyak orang yang meragukan kompetensinya. Karena, lanjut Nawa, pertimbangan WH itu sangat matang ketika mempercayakan tugas kepada seseorang.

“WH pasti mempunyai pertimbangan yang matang, tidak asal menunjuk,” ujarnya.

BACA JUGA: Seluruh Wilayah Banten Siaga Bencana Megatras

Terkait posisi Mukhtarom sebagai ASN, Nawa melihat tidak ada hal yang dilanggar dalam posisi itu. Politisi Demokrat itu mencontohkan, banyak ASN di pusat yang juga merangkap jabatan, baik di BUMN maupun anak perusahaan BUMN, dan itu diperbolehkan karena yurisprudensinya dan legal standingnya ada.

“Pada kurun waktu 2016-2019 saja, berdasarkan hasil temuan Ombudsman, ada sekitar 300 ASN yang merangkap jabatan di BUMN dan 167 ASN yang merangkap jabatan di anak perusahaan BUMN. Dulu juga Sekda Ranta merangkap jabatan di BJB, tidak menjadi persoalan,” jelasnya.

Pendapat yang sama juga dikatakan Ketua Pusat Kajian Konstitusi Perundangan dan Pemerintahan (PKK) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang, Lia Riestadewi. Menurut Lia, berdasarkan undang-undang ASN dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang disiplin PNS, tidak ada aturan yang melarang ASN menjabat komisaris.

“Seorang ASN tidak boleh menerima gaji dobel, tapi kalau mendapatkan penghasilan lain diluar gaji seperti honor atau yang lainnya itu boleh,” katanya.

Terkait dengan aturan rangkap jabatan, Lia menjelaskan tergantung dari aturan khusus perekrutan Komisaris BUMD yang bersangkutan, apakah seorang ASN diharuskan mengundurkan diri dari jabatannya atau boleh merangkap.

“Tapi dalam PP itu tidak ada klausul yang melarang rangkap jabatan untuk ASN yang menjadi komisaris,” jelasnya.

Akan tetapi Lia menekankan proses penunjukan untuk dewan pengawas dan dewan direksi harus melalui Tim Seleksi (Timsel) dan tidak boleh melalui penunjukan langsung. “Ya, betul. Harus melalui seleksi lewat Timsel, tidak boleh ditunjuk langsung,” tegasnya.

Hal tersebut diamini pegiat kebijakan publik Ojat Sudrajat. Menurut Ojat, berdasarkan PP nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD pasal 39 tertulis proses pemilihan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.

Begitu juga dengan Permendagri nomor 37 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengawas atau anggota komisaris dan anggota direksi BUMD yang menyebutkan hal yang sama.

“Dari dua aturan itu saya rasa cukup jelas bagaimana mekanisme yang seharusnya dijalankan Gubernur Banten dalam memilik jajaran komisaris dan direksi untuk BUMD Agribisnis. Dua aturan itu sudah mutlak dan tidak boleh ditafsirkan oleh siapapun,” katanya.

Untuk itu, lanjutnya, proses pemilihan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris harus dilakukan melalui seleksi, tanpa kecuali apakah berasal dari unsur independen maupun dari pejabat Pemda.

“Semuanya harus mengikuti aturan yang berlaku, tidak boleh dibedakan,” ujarnya.(Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.