Pengamat Usulkan Warga Pantura Tak Pilih Lagi Wakil Rakyat Yang Tidak Peduli Tangerang Utara.

oleh -
Pengamat Usulkan Warga Pantura Tak Pilih Lagi Wakil Rakyat Yang Tidak Peduli Tangerang Utara.
Pengamat Kebijakan Publik, Adib Miftahul.

KABUPATEN TANGERANG,REDAKSI24.COM–Pengamat Kebijakan Publik, Adib Miftahul, menyayangkan banyaknya anggota legislatif dan pejabat mulai tingkat kabupaten hingga RI yang tidak peduli kepada warganya yang menjadi korban mafia tanah di Pantura Tangerang. Untuk itu Adib pun menyarankan agar masyarakat tidak lagi memilih wakil rakyat termasuk calon pemimpin daerah yang tidak mau memperjuangkan hak-hak yang dirampas oleh mafia tanah.

“Jangan sampai nanti menjelang Pileg, atau Pilkada masyarakat Pantura berfikir, Calon DPRD dan Bupati yang pro mafia tanah jangan dipilih lagi,” ucap pria yang saat ini menjabat Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) usai menjadi pembicara di Acara Forum Diskusi Wartawan Tangerang (FDWT), di Taman Sari, Karawaci Tangerang, Rabu, (24/11/21)

BACA JUGA: Pengamat: Kejagung Jangan PHP, Jika Serius Ungkap Mafia Tanah Periksa Oknum Pejabat di BPN Kabupaten Tangerang dan di Pemerintahan

Menurut akademisi di salah satu universitas di Kota Tangerang ini, di tengah gencarnya pembangunan di wilayah Pantura Tangerang, masyarakat perlu sosok wakil rakyat yang mau peduli segala hal yang terkait kepentingan masyarakat. Karena lanjut Adib, dalam pembangunan perlu juga dipikirkan imbas sosial, keamanan dan budaya yang perlu dikaji, 

“Jangan sampai atas nama investasi para stakeholder terkadang menabrak aturan sehingga warga pantura sering kali menjadi korban dugaan mafia tanah, tegas Adib.

BACA JUGA: Dear Pak Jokowi, Mafia Tanah di Pantura Tangerang Belum Tersentuh Hukum Nih 

Lanjut Adib, seharusnya dalam hal ini wilayah yang dianggap pro investasi dalam setiap pengambilan kebijakan harus berpedoman pada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan juga Bhineka Tunggal Ika, namun roh itu terkadang hilang dengan dalih investasi.

“Contoh dari data yang saya punya banyak warga di Pantura jadi korban yang diduga tanahnya dicaplok, tapi sampai saat ini pemerintah tidak berdaya,” terang adib. 

BACA JUGA: Membangun Pantura Tangerang Butuh Investor yang Tak Menyakiti Masyarakat

Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, M. Nawa Said Dimyati menegaskan untuk melakukan pembangunan daerah termasuk di wilayah Pantura Kabupaten Tangerang membutuhkan keberadaan para investor. Namun menurut pria yang akrab disapa Cak Nawa ini , kehadiran investor tersebut tidak boleh menyakiti masyarakat.  

“Yang perlu diperhatikan oleh semua pihak, pemerintah maupun masyarakat, investasi hadir untuk menata bukan untuk menyakiti masyarakat,” tegas politisi dari Partai Demokrat ini.

Untuk itu menurut Cak Nawa dalam melakukan usahanya para investor tersebut harus memperhatikan kondisi sosial ekonomi serta kultur masyarakat sehingga bisa bersinergi dengan baik. 

“Yang jelas konsep pembangunan itu adalah meningkatkan derajat masyarakat, jangan sampai atas nama pembangunan justru masyarakat asal tercerabut dari akarnya. Mereka harus menyingkir ke daerah lain. Dan yang lebih parah lagi jika akibat kepindahan ini justru kehidupan masyarakat semakin sulit,” tegas Cak Nawa.(Deri/Hendra)