Pengamat Sosial dan Pemerintahan : Jika Pemerintah Daerah Mau Membantu dan Berani, Kasus Mafia Tanah Yang Menimpa Warganya Bisa Cepat Diselesaikan

oleh -
Mafia tanah, Kabupaten Tangerang, Pantura, Dispenda, BPN,
Ilustrasi.

KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.COM–Pengamat sosial dan pemerintahan dari Visi Nusantara (Vinus), Subandi Musbah, menyesalkan berlarut-larutnya penyelesaikan kasus pencaplokan lahan yang diduga dilakukan oleh mafia tanah yang menimpa sejumlah warga di wilayah Pantura Kabupaten Tangerang. Padahal menurut Subandi jika seluruh pimpinan daerah mau membantu menyelesaikan dan berani membela rakyatnya, maka kasus ini akan bisa dengan cepat diselesaikan.   

Subandi menjelaskan walau mafia tanah ini seringkali menggunakan figur untuk melakukan aksinya, namun dalam prosesnya tetap menjalankan proses administratif melalui aparat desa/kelurahan, Dispenda hingga BPN Kabupaten Tangerang  karena sebagai salah satu syarat penerbitan sertifikat adalah harus menempuh proses pembayaran SPPT terlebih dahulu. Apalagi jika dasarnya NIB baru maka ada permohonan warkah NOP (Nomor Objek Pajak) baru, dan itu mesti benar-benar detail warkah permohonanya untuk mendapatkan legalitasnya berupa Nomor Indentifikai Bidang (NIB) hinga sertifikat tanah. Dengan begitu menurut Subandi pemerintah daerah akan mudah melacak dan menyelesaikan akar masalah kenapa hal ini bisa terjadi.

“Semua terdokumentasi mulai dari pembuatan PM (Pengantar Model) 1 atau warkah di desa/kelurahan, pembuatan BPHTB, SPPT pajak hingga sertifikat di BPN. Sehingga akan mudah menelusuri kasus ini,” jelas Subandi.

Menurut Subandi, jika dalam penelusuran tersebut ditemukan adanya keterlibatan oknum-oknum ASN maka pimpinan daerah pun harus tegas memberikan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

“Jelas saat dari informasi yang kami dapat , PM 1 atau warkah yang digunakan mafia tanah untuk mengurus sertifikat ditandatangani oleh PLT Kades yang saat itu terjadi sedang dijabat oleh ASN. Ini bisa jadi pintu masuk dalam menyelesaikan kasus mafia tanah yang menimpa wargannya,” jelas Subandi.  

BACA  JUGA: Menelusuri Jejak Mafia Tanah di Teluknaga Tangerang 

Sebelumnya Direktur Akademi Anti Korupsi Ade Irawan mengatakan jika kasus mafia tanah di Teluknaga tidak bisa diungkap maka akan menjadi preseden buruk bagi aparat penegak hukum termasuk kepolisian. Pasalnya selain luasan tanah yang sangat luas, jumlah korban dalam kasus tersebut jumlahnya  cukup banyak dan  merupakan warga masyarakat biasa yang membutuh perlindungan dari para penegak hukum.

“Yang saya khawatirkan, jika kasus mafia tanah di Teluknaga tidak mampu diselesaikan adalah banyak masyarakat yang pesimistis terhadap kinerja aparat hukum jika kasus menimpa warga biasa bukan pejabat atau orang berpengaruh. Dan ini tentunya akan menjadi preseden buruk bagi aparat penegak hukum,”tegas mantan koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) ini.  

BACA JUGA: Korban Mafia Tanah Teluknaga : Kami Sudah Melapor dan Hasilnya Nol Besar

Menurut Ade, sudah selayaknya jika negara hadir untuk melindungi warga praktik-praktik kejahatan seperti dalam kasus mafia tanah ini. Menurut Ade masyarakat membutuhkan perlindungan karena harus menghadapi para cukong dengan kekuatan finansial besar dan diduga telah membayar oknum-oknum di pemerintahan serta jaringan preman.

“Disinilah negara harus hadir untuk melindungi warganya. Negara tidak boleh kalah oleh praktik-praktik kotor seperti ini,” tegas pria asli kelahiran Kabupaten Tangerang ini. (Hendra)

   

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.