Pengamat Politik Sebut Cara Pengambilalihan Partai Mirip Mafia Tanah, Kalau Suka Diambil Begitu Saja

oleh -
Partai Demokrat Adib Miftahul
Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miiftahul.

TANGERAN,REDAKSI24.COM–Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul menyayangkan terjadinya dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat Menurut Adib terjadinya kisruh di tubuh partai berlambang mercy tersebut bisa merusak demokrasi.    

“Bagaimana bisa sebuah organisasi partai dengan AD ART yang jelas, seolah-olah dengan begitu mudah dan gampangnya bisa “Dioperasi”, nah yang terjadi di demokrat ini bisa merusak demokrasi” jelas Adib.

Menurut Adib, publik tidak mendapatkan pendidikan politik dan berorganisasi yang baik melalui dualisme demokrat ini.  Cara pengambilalihan partai yang teadi saat ini mirip-mirip mafia tanah, Kapan dia suka, diambil. Selesai.  

“Suka atau tidak suka dengan yang terjadi di internal demokrat, selama belum ada hasil yang  diplenokan harus tetap dihargai. Itulah demokrasi yang harus dihargai. Jadi, Ada prinsip aturan dan moral meraih kekuasaan dengan sesuai aturan,” jelas pria yang saat ini aktif mengajar di Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang ini.

BACA JUGA: Kader Demokrat Kabupaten Tangerang Samakan Hasil KLB Deli Serdang dengan Kasus NIB Bodong di Teluknaga

Adib menduga di kisruh ada peran “Invisible hand” atau tangan tak terlihat yang dilakukan oleh sekelompok oknum mafia politik yang  memang haus kekuasaan. Mereka berusaha merebut kekuasaan dengan tanpa memperhatikan aturan yang ada.

Untuk menjaga demokrasi, Adib berharap adanya andil pemerintah dengan menyelesaikan kisruh di Partai Demokrat. Menurut mantan jurnalis sebuah televisi swasta nasional ini, walau tak bisa dalam tapi setidaknya nanti di akhir melalui pengesahan Kemenkumham bisa dimainkan. 

“Disitulah pemerintah harus jernih, melihat sebuat aturan dengan ujung menjaga marwah demokrasi yang sesuai faktanya. Ketika pemerintah menyetujui legalitas yang tak sesuai aturan dan moral, saya kira pemerintah secara tak langsung ikut merusak demokrasi. Begitu sebaliknya, ketika Kemenkumham jeli membela sesuai aturan dan moral, pemerintah menjaga marwah demokrasi yang terus dikoyak atasnama bisnis politik,” pungkasnya.(Hendra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.