Pengamat Politik : Konflik Menkumham dan Walikota Tangerang Pencitraan Semata

oleh -
Adib Miftahul

REDAKSI24.COM — Polemik perseteruan Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly kepada Walikota Tangerang Arief R Wismansyah yang terjadi baru-baru ini hanya pencitraan saja. Hal tersebut diutarakan oleh pengamat politik Adib Miftahul dari akademisi Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, Kamis (11/7/2019).

“Masa iya mereka tidak paham lobi dan negosiasi, toh intinya juga pembangunan gedung politeknik itu sama-sama buat kepentingan publik dan kemashlatan masyarakat,”ujar Adib.

Menurutnya, tidak perlu ribut-ribut mengedepankan ego masing-masing, karena secara komunikasi politik mereka hanya pencitraan semata.

“Sebenarnya itu tidak boleh, toh dibuka saja, kan sama-sama lembaga negara. Lobi dan negosiasi kan juga masih bisa,”ungkapnya.

Selain itu, Adib juga berpendapat bahwa pertikaian ini memang sengaja diciptakan dan memanfaatkan publik agar bisa dikonsumsi.

“Atau kalau pakai teori tidak ada asap kalau tidak ada api, konon diduga Kemenkumham dalam tanda kutip sudah baik ke Pemkot Tangerang, buktinya adalah lahan Kemenkumham juga banyak dipakai oleh Pemkot Tangerang. Misal Gedung MUI dan Gedung DPMPST,” katanya.

Lebih dalam lagi, Adib juga mengkritik Pemkot Tangerang khususnya Walikota Tangerang, seharusnya harus belajar skala prioritas. Bahwasanya di lahan Kemenkumham jauh dari pemukiman warga.

“Mau dalihnya dia membuka RTRW ngapain juga disitu, relokasi aja pabrik yang dekat dengan pemukiman warga, itu jauh lebih penting. Masa masyarakat harus bertetangga dengan pabrik, bising dan polusi lagi, saya pikir hal tersebut penting untuk dikerjakan jangan dampai hal-hal begini membuat malu publik dan dibikin pencitraan,” pungkasnya.

Sebelumnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoli mengatakan bahwa Pemerintah Kota Tangerang kurang ramah dengan pihaknya. Hal tersebut dikatakan dalam sambutannya pada acara peresmian gedung kampus Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan Hak Asasi Manusia (Politeknik BPSDM Hukum dan HAM)

Dampak Menkumham Sindir Walikota Tangerang, Layanan di Komplek Kehakiman dan Pengayoman Bakal Dihentikan. (Agus/Hendra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *