Pengamat : Pinjaman PT SMI Diambil, Pemprov Banten Bisa Dicatat Sebagai Provinsi Tukang Utang 

oleh -
Pemprov Banten, PT SMI, Adib Miftahul,Pinjaman Daerah, DPRD Provinsi Banten,

BANTEN,REDAKSI24.COM–Pengamat Kebijakan Publik Adib Miftahul menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bisa dicap sebagai provinsi tukang utang jika tetap  melanjutkan rencana pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN). 

“Jika pinjaman jadi diambil maka konsekuensinya Provinsi Banten akan dicatat sebagai provinsi tukang utang,”ujar pria yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) ini   

Selain itu menurut Adib, jika pinjaman sebesar Rp4,1 triliun setelah sebelumnya pada Perubahan APBD 2020 menerima pinjaman sebesar Rp856,27 miliar maka ke depan kondisi keuangan daerah akibat adanya bunga sebesar 6,1 persen yang harus dibayarkan.

“Bunga kan harus tetap dibayar tiap bulan, tiap tahun. Pertanyaan jika tidak kuat bayar akibat bunga yang dibayar besar maka tentu saja buna akan terus bertambah. Karena kecil kemungkinan BUMN menyita aset negara akibat gagal bayar utang,”jelas Adib.        

“Dengan kondisi ini yang akan dirugikan tentunya masyarakat dimana perhatian pemerintah akan terpecah antara fokus bayar utang  dan fokus pembangunan,” lanjut Adib. 

BACA JUGA: Pengamat Kebijakan Publik : Pemprov Banten kena Jebakan Batman 

Menurut Adib memang jadi atau tidaknya rencana pinjaman daerah ke PT SMI akan menjadi buah simalakama bagi Pemprov Banten karena jika tak diambil pinjaman tersebut juga akan berdampak pada terganggunya proses pembangunan karena beberapa proyek yang telah diparipurnakan dan akan dilakukan pada tahun 2021 ini bersumber pada uang pinjaman tersebut.

“Sekali lagi saya ucapkan Pemprov Banten telah kena jebakan Batman. Diambil atau tidak pinjaman dari PT SMI akan mengganggu postur APBD serta rencana pembangunan,” jelas akademisi dari Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang ini.

Untuk itu Adib berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan PT SMI mengkaji kembali rencana penerapan bunga atas pinjaman yang diberikan kepada daerah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) tersebut.

BACA JUGA:Pinjaman Rp4,121 Triliun Pemprov Banten Dinilai Cacat Prosedur

Sebelumny seperti dikutip dari https://bpkad.bantenprov.go.id Pemrov Banten Pemprov Banten menargetkan sudah bisa mengambil keputusan apakah akan melanjutkan rencana pinjaman daerah ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp4,1 triliun atau kebijakan lainnya pada Mei mendatang. Sebab, di bulan itu lah batas akhir pengusulan dana tersebut ke pemerintah pusat.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, kepastian untuk mengajukan pinjaman daerah atau tidak akan diputuskan dalam beberapa waktu ke depan. Sebab, jika ingin menggunakan program tersebut maka  usulannya harus sudah masuk pada Mei mendatang.

 “Paling lambat bulan Mei, proses akhir pengajuan,” ujarnya, Selasa (20/4/2021).

Mantan Kepala BPKAD Kabupaten Lebak itu menuturkan, untuk saat ini Pemprov Banten masih melakukan pembahasan terkait beberapa alternatif terkait pinjaman ke PT SMI. Ada tiga alternatif yang dipertimbangkan yaitu melanjutkan rencana pinjaman dengan risiko berbunga, mengurangi nilai pinjaman atau tidak melanjutkannya sama sekali alias batal.

“Mudah-mudahan di Minggu kedua Mei sudah kelar,” katanya.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, untuk kepastian terkait pinjaman ke PT SMI, pihaknya masih menunggu hasil konsultasi dengan DPRD Banten. Lebih condong meminjam dengan risiko bunga 6,19 persen, meminjam untuk kebutuhan yang sangat mendesak atau tidak meminjam sama sekali.

“Makannya saya serahkan tiga alternatif itu. Saya mah kalau setuju bagus, nggak setuju enggak apa-apa. Apa kepentingan saya? Cuma satu, untuk pembangunan. Kalau uangnya nggak ada ya kita nggak bangun,” katanya.

Mantan anggota DPR RI itu mengakui, pandangan dari DPRD tak bersifat mengikat atau mutlak diikuti. Meski demikian, pertimbangan dari para wakil rakyat itu akan menjadi pertimbangan politik. Baginya yang terpenting adalah adanya masukan yang bisa menjadi bahan pertimbangan pihaknya.

“Hampir 200 daerah ngutang, semua sama, sama-sama prihatin,” tuturnya.(Hendra)