Pengamat: Pembangunan Reklamasi dan PIK II Hanya Rugikan Masyarakat

  • Whatsapp
Proyek Pembangunan PIK II

TANGERANG,REDAKSI24.COM–Aktivis Kiara Susan Herawati menyebutkan mega proyek reklamasi dan PIK II hanya memberi dampak buruk pada masyarakat di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Terlebih lagi hal proyek pembangunan ini berdampak buruk bagi lingkungan sehingga menurut Susan hal ini merupakan kerugian nyata bagi masyarakat bahari. 

“Adanya asumsi bahwa reklamasi bisa mengurangi banjir Jakarta sebenarnya sebuah kebohongan,” kata dia saat dihubungi Redaksi24.com Rabu (10/6/2020). 

Bacaan Lainnya

Kata Susan keberadaan mega proyek tersebut tidak akan mendatangkan keuntungan berarti bagi masyarakat. Justru keberadaan proyek milik Agung Sedayu tersebut  hanya merugikan masyarakat sekitar. Padahal seharusnya adanya pembangunan harus memberikan dampak positif bagi masyarakat. 

“Pembangunan mega proyek reklamasi termasuk PIK II malah merugikan masyarakat. Pertama dampak ekologi dirasakan, mulai dari banjir sampai menurunnya hasil tangkapan nelayan,” ucapnya. 

Kerugian lain yang akan dirasakan masyarakat adalah terjadinya kondisi krisis iklim yang diperburuk dengan adanya pembangunan mega proyek ini. 

“Karena ini membutuhkan material yang cukup banyak dan diambil dari daerah lain utk kemudian dibangun di PIK II. Artinya kerusakannya dua kali,” ucapnya. 

Susan menambahkan dampak lainnya sudah 3 bulan terakhir masyarakat bahari merasakan ombak tinggi. Menurut dia kondisi ini semakin memperburuk kondisi masyarakat yang hidup di pesisir.

“Pembangunan PIK II tidak diperuntukkan untuk masyarakat umum, malah masyarakat merasakan betul dampak buruknya. Harusnya menghentikan pembangunan yang tidak mempertimbangkan ekologi dan kedaulatan masyarakat bahari,” jelas dia.  

Susan menegaskan seharusnya untuk membangun proyek seperti ini Pemerintah dan juga pengembang memperhatikan AMDAL lingkungan. “Itu coba di cek kebenarannya. Tentu untuk membangun PIK II seharusnya sudah ada Amdal tuh, bisa dicek apakah sudah sesuai,” jelasnya. 

“Masyarakat memang harus meminta tanggung jawab pengembang, karena ini hajat hidup orang banyak dan yang paling dirugikan adalah masyarakat,” tukasnya. (Iqbal/Hendra)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.