Pengamat: Minta Ketegasan Aparat Hukum Berantas Mafia Tanah Tak Berhenti di Kasus Dino Patty Djalal

oleh -
Mafia Tanah Teluknaga Kabupaten Tangerang
Sejumlah warga di wilayah Pantura Kabupaten Tangerang mengadukan lahanya yang dicaplok dan berganti kepemilikan ke Pemkab Tangerang beberapa waktu lalu.

KABUPATEN TANGERANG,REDAKSI24.COM–Pengamat Kebijakan Publik Adib Miftahul mengaku pihaknya mengapresiasi kinerja aparat kepolisian yang telah mampu menangkap 15 tersangka mafia tanah daam kasus yang menimpa keluarga mantan Wakil Menteri Luar Negeri dan Dubes Amerika, Dino Patty Djalal

Hanya saja Adib berharap langkah tegas dan komprehensif aparat kepolisian tidak berhenti sampai disana saja, tetapi kepolisian harus mampu mengungkap kasus mafia tanah lainnya temasuk yang menimpa warga di wilayah Pantura Kabupaten Tangrerang.

“Kasus yang menimpa Dino Patty Djalal seharusnya bisa menjadi entry point atau pintu masuk aparat penegak hukum dalam memberantas praktik mafia tanah di Indonesia termasuk yang terjadi di wilayah Pantura Kabupaten Tangerang,” jelas dosen Universitas Islam Syekh Yusuf (Unis) Tangerang ini.

Adib mengatakan keseriusan aparat penegak hukum di wilayah Pantura Kabupaten Tangerang ini sangat dibutuhkan karena selain jumlah korbannya banyak, juga lahan yang dicaplok oleh mafia tanah ini sangat luas hingga ratusan hektar  

“Apalagi diduga, yang terjadi di Pantura, mafia tanah ini berafiliasi dengan pengembang. Makanya, rakyat kecil harus dilindungi. Tanah Pantura Tangerang harus menjadi salah satu prioritas pemerintahan Jokowi dan Kapolri,” tandas Adib.

Adib juga menambahkan, bahwa tanah adalah paling vital atau garda terakhir yang dipunyai oleh rakyat kecil. Reformasi agraria akan menjadi sia-sia sepanjang penegakan hukum pada mafia tanah tidak tegas.

Sebelumnya hal yang sama juga diungkapkan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar. Dirinya menantang penegak hukum ditantang keberaniannya untuk mengungkap mafia tanah besar di tanah air termasuk di Kabupaten Tangerang.

“Negara wajib memberi perhatian khusus karena terhadap kelompok mafia tanah seperti ini temasuuk di Kabupaten Tangerang, hukum seolah tumpul,” tegas Haris.

BACA JUGA: Dino Patti Djalal Sebut Selain milik Ibunya, Tanah Petani Teluknaga Juga Dicaplok Mafia Tanah

Haris mengaku menemukan banyak kejanggalan atas dugaan kasus penyerobotan lahan di Tangerang itu. Contohnya, NIB dan atau SHM atas nama Freddy dan Hendry, diterbitkan dengan total luasan bidang tanah masing-masing sebesar 500 dan 200 ha. Padahal, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian, telah membatasi luasan kepemilikan tanah pertanian hanya sebesar 20 ha.

Haris pun mengungkap sejumlah kasus perampasan tanah bersertifikat di Kabupaten Tangerang, yang dilakukan oleh perusahaan pengembang dan terindikasi bekerjasama dengan organisasi preman. 

“Ketika masyarakat ke lapangan mempertanyakan persoalan ini, sejumlah preman mengintimidasi,” tambah Haris.

Seperti Kasus yang dialami oleh Tonny Permana pemegang dan pemilik tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) di Desa Salembaran Jaya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Kepemilikan tersebut digugat di Pengadilan oleh seseorang dengan hanya menggunakan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah. Dalam proses ini, propertinya dihancurkan oleh sekelompok preman lalu dipasang plang ‘dibawah pengawasan HRC berdasarkan Akta Jual Beli’.

Kasus serupa juga dialami oleh Djoko Sukamtono di Desa Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. SHM miliknya diduga dikuasai oleh pengembang Pantai Indah Kapuk (PIK) dengan cara melakukan laporan yang mengindikasikan kriminalisasi kepada pemilik sertifikat.

Menurut Haris, praktik penyerobotan lahan ini bisa mulus karena para mafia tanah berkolaborasi dengan oknum pegawai BPN. 

“Mafia Tanah juga kami tengarai telah membuat sejumlah proses akrobat hukum sehingga barang rampasan negara berupa tanah dapat dikuasai oleh perusahaan pengembang,” papar Haris.(Hendra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.