Pengamat: Kejagung Jangan PHP, Jika Serius Ungkap Mafia Tanah Periksa Oknum Pejabat di BPN Kabupaten Tangerang dan di Pemerintahan

oleh -
Pengamat: Kejagung Jangan PHP, Jika Serius Ungkap Mafia Tanah Periksa Oknum Pejabat di BPN Kabupaten Tangerang dan di Pemerintahan
Pengamat Kebijakan Publik Adib Miftahul.

KABUPATEN TANGERANG,REDAKSI24.COM–Pengamat Kebijakan Publik Adib Miftahul mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung yang mendeklarasikan diri  akan memberantas tuntas mafia tanah di Indonesia. Hanya saja Adib berharap deklarasi tersebut harus diiringi dengan langkah nyata dengan mengungkap dan memenjarakan pihak-pihak yang berada dalam barisan para perampas hak rakyat tersebut.

“Ketika Jokowi perintahkan tindak tegas mafia tanah, Ramai-ramai APH (Aparat Penegak Hukum) seperti kepolisian dan Kejagung bakal menindak tegas para mafia tanah. Tapi sayangnya untuk kasus mafia tanah besar seperti yang terjadi di Kabupaten Tangerang hingga kini itu masih sebatas deklarasi sedangkan eksekusinya nol. Ibarat hangat-hangat tahi ayam, ramai saat diperintah, hilang tanpa jejak tak pernah jelas realisasinya,” tegas pria yang saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) ini.

BACA JUGA: Minta Kejelasan Kasus Mafia Tanah, Warga Pantura Datangi Kejati Banten

Adib menjelaskan karena dilakukan secara masif dan menjurus ke vulgar sebenarnya menyelesaikan mafia tanah di Kabupaten Tangerang inj cukup mudah. Menurut Adib saat ini yang dibutuhkan tinggal keseriusan dan kemauan dari Ph termasuk pihak kejaksaan untuk mengungkapnya.

Contoh seperti dugaan ratusan hektar tanah yg dicaplok di Pantura Tangerang. Kajati Banten sudah pernah turun di lapangan Maret 2021, tapi nihil progres hingga kini. Padahal bukti sudah jelas, ada dugaan mafia tanah yang melibatkan oknum BPN Kabupaten Tangerang termasuk oknum pejabat di pemerintahan mulai tingkat desa hingga di daerah.

BACA JUGA: Dear Pak Jokowi, Mafia Tanah di Pantura Tangerang Belum Tersentuh Hukum Nih 

“Periksa Kantah BPN Kabupaten Tangerang di tahun 2020, Ketua PTSL 2020 dan Kasie PHP (peningkatan hak pertama kali). Jangan sampai Kejaksaan kalah sama pejabat sekelas Kasie. Jika terus tidak ada progres maka wajar saja masyarakat menduga Kejati Banten ‘masuk Angin’?,” ujar Adib.

Menurut Adib sudah saatnya APH termasuk Kejagung membela masyarakat dari aksi mafia tanah. Karena menurut Adib membela dan melindungi hak masyarakat  adalah salah satu tugas utama APH.

BACA JUGA: Jeritan Hati Korban Mafia Tanah di Pantura Tangerang. Mulai Tak Bisa Wujudkan Mimpi Anaknya Jadi Dokter, Hingga Gagal Pergi Haji  

“Jadi Jaksa agung jangan ngomong doang. Jangan PHP (Pemberi Harapan Palsu) rakyat dengan kanal aduan, kalau tanpa aksi nyata. Perintahkan anak buah periksa pejabat di ATR BPN Kab Tangerang medio 2020. Kalau tdk bisa copot. Sebaliknya kalau tidak selesai juga, Jokowi copot Jaksa Agung,”pungkas Adib.

Sebelumnya Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanudin menyampaikan, upaya pemberantasan mafia tanah menjadi hal yang krusial. Lantaran sepak terjang para mafia tanah sudah sangat meresahkan.

Menurut Kejagung selain menghambat proses pembangunan nasional, para mafia tanah juga dapat memicu terjadinya banyak konflik sosial dan lahan. Bahkan disinyalir, mafia tanah telah membangun jejaring yang merajalela pada lembaga-lembaga pemerintah.

Salah satu upaya dalam memberantas mafia tanah tersebut ujar Kejagung adalah dengan menutup atau memperbaiki celah yang menjadi peluang masuknya jaringan mafia tanah. Jaksa Agung meminta kepada jajaran intelijen Kejaksaan agar mencermati dan mempersempit ruang gerak para mafia tanah yang biasa ‘main mata’ atau kongkalikong dengan para pejabat aparatur sipil negara, aparat penegak hukum, maupun ketua adat. (Hendra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.