Pengamat Dukung Wakil Gubernur Banten Bertindak Tegas

  • Whatsapp
wagub banten
Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy memimpin apel pagi.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Kemarahan Wakil Gubernur (Wagub) Banten, Andika Hazrumy pada apel hari kesadaran nasional,  Senin (17/2/2020) mendapat dukungan dari pengamat kebijakan publik Universitas Sulthan Agung Tirtayasa (Untirta) Serang, Ikhsan Ahmad. Dia menilai sudah sepantasnya Wagub bersikap tegas.

Mantan Tenaga Ahli Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) itu mengatakan, selama ini yang masyarakat melihat belum ada relasi dan koordinasi yang adil dan bermartabat dalam pembagian tugas antara gubernur dan wakil gubernur. Ikhsan menduga, relasi yang terbangun saat ini hanya sebatas relasi politik dan saling memgintip untuk kepentingan Pilgub mendatang.

Bacaan Lainnya

“Saya menduga, gubernur hanya menjadikan Wagub sebagai ban serep. Padahal kapasitas, integritas dan kompetensi Wagub juga bisa sangat diandalkan untuk tugas-tugas yang lebih strategis,” kata Ikhsan saat dikonfirmasi, Selasa (18/2/2020).

Bahkan, lanjut Ikhsan, bisa jadi Wagub yang lebih paham tentang kondisi masyarakat Banten dan upaya peningkatan kesejahterannya. Sehingga tidak perlu terjadi adanya kebijakan yang diambil, kemungkinan hal itu perintah gubernur tetapi Wagub tidak mengetahui karena tidak dilibatkan.

“Untuk itu para pihak yang bertanggungjawab atas ada kegiatan untuk penempatan para staf di sekolah itu, yang tanpa koordinasi dengan pimpinan, sudah dapat dikatagorikan atau diduga menyalahgunakan wewenang, sehingga sudah seharusnya mundur,” tegasnya.

Salah satu yang membuat Wagub marah pada saat apel itu, terkait kurangnya komunikasi dan kordinasi dari yang tidak sampai ke tingkat pimpinan saat pelatihan manajemen keuangan sekolah yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. Para pimpinan OPD tidak mengetahui kalau stafnya diikutsertakan dalam pelatihan itu, bahkan pimpinan OPD juga tidak mengetahui kalau stafnya itu akan dipindahkan BKD menjadi staf sekolah.

“Gubernur tahunya staf yang dilibatkan hanya di lingkup Dindikbud (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan), ternyata dari beberapa OPD dilibatkan tanpa sepengetahuan pimpinan,” kata Andika dengan nada tinggi.

Tidak sampai di situ, kemarahan Wagub semakin bertambah ketika kinerja BKD terkait kehadiran peserta aparatur sipil negara (ASN). “Tadi komandan upacara melaporkan peserta apel 300 orang. Tapi, saya cek absensinya hanya 179 orang. Ini salah satu bukti penyampaian laporan tidak valid kepada pimpinan. Ini harus diperbaiki. BKD harus memberikan informasi yang akurat,” kata Andika mengawali sambutan.

Ia melanjutkan, pimpinan di Pemprov Banten itu ada tiga. Pertama dan yang paling utama adalah gubernur, kedua wakil gubernur, dan yang ketiga Sekda Banten. “Apel Hari Kesadaran ini merupakan momentum untuk memperbaiki komunikasi, koordinasi, dan konsultasi, baik komunikasi terhadap pimpinan maupun komunikasi antar OPD,” tegasnya.

Kemarahan Andika semakin bertambah saat mengetahui program dan kegiatan rehabilitasi pascabencana di Kabupaten Lebak belum masuk laporannya ke pemerintah pusat. “Wakil Presiden menanyakan kepada gubernur dan kepada saya sebagai wakil gubernur terkait laporan keseluruhan program penanganan pascabencana. Ternyata laporan Pemprov belum diterima pemerintah pusat,” ungkapnya.

BACA JUGA:

. Banyak Hasil Pembangunan di Provinsi Banten Yang Tidak Terekspos

. Media Massa Diminta Bantu Dongkrak Perekonomian Banten

. Gubernur Banten Ingin Jembatan Bogeg Segera Dibangun

Ditambahkan Andika, seluruh OPD yang terkait dengan penanganan pascabencana harus memberikan laporan ke pimpinan dengan data yang valid. Apa yang akan dikerjakan setiap OPD.

“Padahal sebelumnya sudah dibahas pada rapat pimpinan yang dipimpin gubernur, kemudian yang saya pimpin. Namun, ternyata hingga kini pelaporan menyeluruh terhadap usulan program dan penanggulangan dampak bencana banjir belum terwujud,” tuturnya.

Selain menegur Kepala BKD dan Kepala Disnakertrans, Andika juga menegur Plt Kepala BPBD Banten, E Kusmayadi. Andika mengaku kecewa dengan layanan BPBD yang dikeluhkan masyarakat lantaran tidak memiliki call center untuk memudahkan masyarakat menghubungi jika terjadi bencana.

“Coba saya mau tanya ini, Plt Kepala BPBD Banten, kalau BPBD sudah punya call center belum? Kemarin saya dapat telepon dari masyarakat kalau mereka minta dibantu disediakan pompa air untuk menyedot banjir karena terjadi banjir. Mereka kesulitan meminta bantuan ke BPBD,” tegasnya.

Andika menegaskan, bila BPBD belum punya call center, mestinya koordinasi dan konsultasi. “Kalau memang enggak ada, segera buat. Kalau memang ada, coba saya telepon sekarang,” sindir Andika.(Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.