Penerapan PSBB di Tangerang Raya Harus komprehensif, Mudah Dipahami dan Tidak Rancu

  • Whatsapp
PSBB Wilayah Tangerang Raya
Analis Kebijakan Publik, Adib Miftahul.

TANGERANG, REDAKSI24.COM — Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Tangerang Raya yang disetujui Menteri Kesehatan untuk mencegah dan menghentikan wabah Covid-19, setidaknya ada beberapa point yang menjadi catatan. Hal tersebut diutarakan oleh Analis Kebijakan Publik, Adib Miftahul, Rabu, (15/04/2020).

Menurutnya, harus ada regulasi (Pergub) dengan mekanisme yg jelas, sistematis, terkait aturan PSBB. Disinilah Pemrov Banten dan Pemda Tangerang Raya dituntut untuk mengeluarkan Pergub yang jelas, mengatur kebijakan komprehensif, mudah dipahami masyarakat dan tidak rancu sebagai acuan bagi petugas di lapangan untuk penegakan aturan PSBB.

Bacaan Lainnya

“Aktifitas atau sektor usaha apa yang boleh buka, kalaupun ada pengecualian syaratnya seperti apa. Bagaimana pula penerapan PSBB bukan hanya di jalan-jalan besar saja (Jalan Provinsi), tetapi juga bagaimana aktifitas warga yang hanya di jalan gang atau jalan kampung,” katanya

Disituilah, yang harus diperhitungkan dalam waktu yang sangat pendek sebelum penerapan PSBB pada Sabtu (18/4/2020) nanti. Pemda, kata dia, dituntut ekstra keras, menghadirkan regulasi yang dapat dipahami bersama. Jangan lupa, Tangerang Raya sebagai kawasan industri dan jasa sangat besar pengaruhnya dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Kedua, harus saling terhubung kolaboratif antar pemda di Tangerang Raya terhadap penerapan PSBB, ekksekusi PSBB tak bisa ego sektoral dan jalan sendiri-sendiri. Pemprov Banten sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat mempunyai andil besar soal supervisi, yang nantinya bicara evaluasi efektif tidaknya PSBB ini.

“Termasuk peran vital TNI Polri menjadi kesatuan dalam penegakan aturan (law enforcement) PSBB. Koordinasi dan kolaborasi menjadi kunci. Keterlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat juga memberikan warna efektif penerapan PSBB, terkait sosialisasi, khususnya soal ibadah di rumah atau perspektif ibadah di rumah saat wabah covid-19 yang menjadi kesepakatan bersama. Apalagi jelang puasa, soal ibadah membutuhkan sosialisasi yang baik dengan melibatkan tokoh agama,”jelasnya.

Ketiga, kebijakan anggaran yang efektif, mempunyai konsep detil dan tepat sasaran. Kebijakan anggaran pemda menghadapi PSBB kelihatannya siap, tetapi dirinya melihat kritisi rapuh. Kenapa bisa dikatakan siap, karena semua men-declaire anggaran yg cukup besar serta banyaknya bantuan dari pihak swasta.

Pemda, katanya,  seolah berlomba menyenangkan publik dengan ratusan miliar yg bakal digelontorkan. Memang Ini penting, untuk menyuntik psikologis masyarakat bahwa kesiapan anggaran untuk wabah corona membuat masyarakat bakal terbantu.

“Tetapi menurut saya ini rapuh, karena sampai sekarang belum terlihat konsep sistematis, skema program kerja detil kemana anggaran yang begitu besar bakal digunakan,” katanya.

Step by step program penanganan dan pemberdayaan masyarakat belum rinci terlihat. Semua masih bicara secara umum, tanpa detil soal arah program pergerakan dana ratusan miliar itu. Alokasi yang jamak masih soal pemenuhan APD, renovasi hunian isolasi sementara, penyemprotan disinfektan dan jaring pengaman sosial (JPS) sembako secara umum yang datanya masih semrawut hingga kini.

BACA JUGA:

Penerapan PSBB di Kabupaten Tangerang, Bupati Tunggu Pergub Banten

Ini 48 Lokasi Check Point Yang Disiapkan Pemkot Tangerang saat PSBB

Rencana PSBB di Tangsel Diterapkan Cek Point Hingga Tingkat RW

Ditambahkannya, alokasi anggaran masih belum sepenuhnya berpihak kepada JPS diberbagai aspek. Misalnya ketika PSBB berlaku atau selama periode pandemi Covid-19 ini masih ada, apa yg akan dilakukan pemda terkait bantuan kepada warga. Berapa total jumlah warga yang akan dicukupi atau dibantu kebutuhan pangan dalam rentang waktu PSBB? Berapa pula yang harus dibantu secara penuh, hanya dibantu 70 persen, hanya dibantu setengah dan masyarakat mana yang tak perlu bantuan, dan seterusnya.

“Pendampingan UMKM, pekerja sektor non formal seperti apa? Ini jelas belum terlihat. Validitas data JPS ini yang sangat penting, biar tak ada lagi masalah di masyarakat, soal kerancauan bantuan. Yang harusnya berhak dapat bantuan, ternyata tidak dapat. Dan yang seharusnya tak layak dibantu, ini malah dapat bantuan. Jangan ada lagi ungkapan ibu penjual pakaian yang viral di media sosial, sambil terisak menangis “Diluar mati karena Corona. (Agus/Aan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.