Penegakan Hukum Kasus Lingkungan di Kabupaten Tangerang Dinilai Lemah

oleh -
Penegakan Hukum Kasus Lingkungan di Kabupaten Tangerang Dinilai Lemah sahabat walhi pabrik plafon kecamatan pakuhaji
Penilaian itu terkait adanya pencemaran udara akibat debu mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) yang diduga berasal dari pabrik plafon milik PT Adi Jaya Makmur Sejahtera di Desa Gaga, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.COM – Sejumlah penggiat lingkungan hidup menilai penegakan hukum dalam kasus perusakan atau pencemaran lingkungan di Kabupaten Tangerang, Banten, masih sangat lemah. Bahkan kerap mengecewakan masyarakat.

Demikian disampaikan aktivis lingkungan dari Sahabat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jakarta, Dery Samuel kepada Redaksi24.com melalui pesan whatsapp, Selasa (30/11/2021).

Penilaian itu terkait adanya pencemaran udara akibat debu mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) yang diduga berasal dari pabrik plafon milik PT Adi Jaya Makmur Sejahtera di Desa Gaga, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

Menurut Dery, Kabupaten Tangerang bagian utara merupakan kawasan yang sedang berkembang. Seharusnya, kata dia, Pemkab Tangerang memprioritaskan pelayanan kesehatan dan peningkatan ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakatnya.

“Jika masyarakat tidak sehat mana mungkin mereka bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Isu lingkungan hidup sangat kompleks dan harus memenuhin tiga unsur, yaitu udara, air, dan tanah,” jelas Dery.

BACA JUGA: Camat Pakuhaji Ngaku Belum Tahu Polusi Debu Pabrik Plafon

Dikatakan Dery, permasalahan lingkungan hidup bukan lagi masalah yang mewah untuk dibicarakan secara terbuka, baik secara regulasi maupun secara penerapannya.

“Hal yang sangat mendalam harus ditekankan kepada Pemkab Tangerang khususnya dan Banten umumnya, harus memiliki regulasi spesifik dan mendalam serta penerapannya yang harus tepat sasaran,” kata Dery.

Karena, lanjut dia, pendidikan politik masyarakat tidak terbangun saat pemilihan pemimpin tingkat provinsi sampai tingkat desa, mereka tidak pernah mengedepankan visi dan misinya yang sudah dibuat.

Tidak hanya itu, menurut Dery, keterbukaan informasi terkait masalah pencemaran lingkungan pun sangat tertutup dan tidak pernah dipublikasi dari pihak atau lembaga-lembaga terkait.

“Contoh kasus masalah sampah saja masyarakat tidak pernah ada sosialisasi penanganan sampah dan penanggulangannya dari pemerintah pun nihil, hanya sekadar himbauan dan hukuman denda untuk masyarakat, tidak ada hukuman untuk produsen,” imbuhnya.

BACA JUGA: Debu Pabrik Plafon di Pakuhaji Bikin Warga Sesak Nafas

Lanjut dia, regulasi yang terbentuk sangat murahan sehingga mampu untuk dibeli sehingga perusahaan-perusahaan sangat mudah mendirikan usahanya tanpa harus memenuhi semua perizinan dan pelengkapan dokumen AMDAL.

“Pemerintah terkesan abai melihat perusahaan membuat atau mendirikan industri yang tidak memperhatikan RDTR (Rencana Daerah Tata Ruang), termasuk di Kabupaten Tangerang,” katanya.

Padahal kata Dery, Kabupaten Tangerang utara atau kerap disebut Pantura Tangerang dalam peta zonasi sudah jelas masuk zona hijau atau pertanian dan zona penduduk, bukan kawasan industri.

“Tidak hanya pabrik plafon, banyak sekali pabrik-pabrik yang melanggar zonasi di Kabupaten Tangerang. Demi mendapatkan lahan yang murah dan perizinan yang longgar, aturan hukum dilanggar. Maka dari itu pemahaman masyarakat terkait zonasi harus ditingkatkan,” tandas Dery Samuel.(RM1/Difa)

No More Posts Available.

No more pages to load.