Pendirian Anak Perusahaan BUMD Serang Berkah Mandiri Dinilai Ilegal

oleh -
bumd serang
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang, Banten,Mansur Barmawi.

SERANG, REDAKSI24.COM – Sejak tahun 2017, BUMD Serang Berkah Mandiri (SBM) belum menyetorkan hasil deviden. Padahal penyertaan modal dari Pemkab Serang sudah mencapai Rp22 miliar dari total Rp25 miliar yang diamanahkan Perda.

Kondisi BUMD SBM kini sedang dalam posisi kritis. Terlebih DPRD Kabupaten Serang menghentikan sementara sisa penyertaan modalnya. Penghentian tersebut salah satunya berkenaan dengan kasus hukum yang sedang dijalani perusahaan.

Perusahaan dinilai telah melawan hukum karena memberikan penyertaan modal terhadap anak perusahaannya, yakni Agro Serang Berkah (ASB) sebesar Rp3 miliar yang kemudian menjadi temuan.

“Prosesnya sekarang masih berjalan di pengadilan,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang, Mansur Barmawi, Selasa (5/11/2019).

Sejak awal, lanjut mantan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Serang itu, sudah meminta penjelasan terkait penyertaan modal kepada anak perusahaan itu kepada Pemkab Serang. Tapi, menurut dia, setiap OPD yang ditanya, tidak ada yang bisa menjawab.

Selain penghentian sementara penyertaan modal, lanjutnya, DPRD Kabupaten Serang juga baru akan mempersiapkan Perda penyertaan modal yang baru, mengingat Perda lama sudah habis masa waktunya.

“Mungkin butuh waktu lagi. Sambil menunggu proses masalah hukumnya selesai,” ujarnya.

BACA JUGA:

. Pemkab Serang Berikan Beasiswa Bagi 51 Mahasiswa Untirta

. BUMD Agrobisnis Disahkan, Pemprov Banten Lakukan Kajian Akademik

. Banten Bakal Dijadikan Sentra Perkebunan Jengkol

ASB merupakan perusahaan yang berdiri atas inisiasi dari Bupati Serang, Tatu Chasanah. Perusahaan ini dinilai mampu memberikan solusi ketika BUMD yang ada kondisinya tidak lagi sehat. Meskipun merupakan anak perusahaan BUMD, namun proses pendirian perusahaan ini disoal karena tidak melalui mekanisme aturan, termasuk penunjukan komisaris dan jajaran direksinya.

“Saya juga tidak paham, kok tiba-tiba ada anak perusahaan BUMD itu. Komisaris dan jajaran direksinya juga kami tidak tahu, sebab kami tidak pernah melakukan uji kelayakan atau adanya seleksi terbuka untuk jabatan itu,” kata politisi PKS ini.

BUMD SBM pertama kali didirikan pada saat Bunyamin masih menjabat Bupati Serang periode 2005-2010. BUMD ini didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah. Namun seiring perjalanan waktu, perusahaan plat merah ini mengalami defisit anggaran.

Terhitung sejak tahun 2017, Pemkab Serang tidak mendapatkan deviden dari hasil usahanya. Dari empat BUMD yang ada, hanya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Serang dan PDAM Tirta Al Bantani yang kondisinya masih sehat, sedangkan untuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Ciomas dan SBM kondisinya sedang sakit.

“Makanya kami menunggu perbaikan internal ini selesai dulu, sambil menyiapkan Perda yang baru. Karena Perda BUMD yang lama harus dilakukan revisi ulang,” katanya.

Karena kondisinya kritis, Tatu Chasanah kemudian mendirikan anak perusahaan BUMD yakni ASB. ASB bergerak dalam bidang pertanian, terutama pengolahan jagung. Untuk menunjang produksinya, ASB membuat sebuah gudang pengolahan jagung di wilayah Ciruas. Bahan bakunya berasal dari seluruh petani jagung yang ada di Kabupaten Serang. Setiap simpul kelompok petani diharuskan menjual hasil panennya ke ASB dengan jaminan kestabilan harga meskipun kondisi panen jagung sedang melimpah.

“Sepertinya sampai sekarang ASB masih beroperasi,” ujarnya.

Sebagai wilayah penyangga ibu kota, pada tahun 2017 Provinsi Banten membutuhkan produksi jagung sekitar 934 ribu ton pertahun. Sedangkan untuk Kabupaten Serang sebagai wilayah penopang pertanian terbesar di Banten baru bisa menyediakan 15 ribu ton, sehingga peluang bagi petani masih terbuka lebar untuk terus memproduksi jagung.

Untuk menggenjot produksi jagung, Tatu juga mendorong agar masyarakat bisa menggunakan lahan tidur untuk ditanami jagung. Walhasil sebagai daerah Program Upaya Khusus (Upsus) Jagung, Kabupaten Serang pada tahun 2018 mengalami surplus produksi jagung sebanyak 639,5 ton dari target 212,1 ton jagung.

Seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD yang menyebutkan kepala daerah tidak bertanggungjawab jika BUMD mengalami kerugian dengan catatan dapat membuktikannya. Pembuktian tersebut meliputi Kepala Daerah tidak mempunyai kepentingan terhadap BUMD bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung.

Serta tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan perseroan daerah dan/atau tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan perseroan daerah secara melawan hukum. Selain itu Kepala Daerah juga mempunyai kewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan. (Luthfi/Difa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *