Penanganan ODGJ di Lebak Dinilai Belum Maksimal

  • Whatsapp
Ketua HMI-MPO Lebak Aceng Hakiki.

LEBAK, REDAKSI24.COM – Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) menilai penanganan orang dengan ganguan jiwa (ODGJ) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak belum maksimal.

Hal itu terlihat dari jumlah anggaran yang digelontorkan oleh Pemkab melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lebak pada tahun 2020 untuk menangani ODGJ hanya sebesar Rp. 50 Juta.

Bacaan Lainnya

Ketua HMI-MPO Lebak Aceng Hakiki mengatakan, dana yang menim tersebut hanya akan menyebabkan tidak maksimalnya penanganan ODGJ di Lebak.

” Dana tersebut tidak akan cukup untuk tugas kemanusiaan seperti ini, kita bercermin pada tahun-tahun sebelumnya, dimana Pemkab tidak bisa secara menyeluruh mengatasi hal tersebut,” kata Aceng, Minggu (29/12/2019).

Ia mengatakan, seharusnya Pemkab lebih fokus mengatasi hal tersebut, melihat jumlah warga yang mengalami ganguan jiwa di Lebak setiap tahunnya terus bertambah. Tercatat pada tahun 2018, jumlah ODGJ yang tersebar di 28 Kecamatan se-Lebak mencapai 1581, dan mengalami kenaikan yang cukup drastis pada 2019 mencapai 1986 jiwa.

Aceng menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang dinilai kurang memperhatikan hal tersebut. Pasalnya, pihaknya menemukan terdapat 60 ODGJ yang di pasung oleh pihak keluarga karena rasa malu, dan berbagai faktor lainnya. hal tersebut menunjukkan kurangnya sosialisasi bagaimana cara penanganan ODGJ terhadap masyarakat yang memiliki anggota keluarga dengan kondisi menderita ganguan jiwa.

” Kita mendapatkan keluhan dari masyarakat bahwa pihak Pemkab tidak pernah melakukan penjemputan bola dan melakukan penanganan terhadap ODGJ. Padahal mereka masih bisa sembuh dengan penanganan yang baik, tidak perlu di pasung, karena mereka juga manusia,” tandasnya.

BACA JUGA:

Sedikitnya 1.966 Warga Lebak Alami Gangguan Jiwa

Diduga Mau Bunuh Diri, ODGJ Dievakuasi

Ia berharap agar Pemkab menjadikan persoalan tersebut sebagai prioritas utama, dan mengevaluasi teknis penanganan ODGJ, dengan melakukan sistem jemput bola secara langsung ke ruang lingkup masyarakat.

” Dana untuk penanganan ODGJ tidaklah cukup, karenanya Pemkab melalui instansi terkait harus terjun langsung memberikan sosialisasi bagaiamana cara penanganan dan pengobatan anggota keluarga yang mengalami ganguan jiwa,” pungkasnya. (Yusuf/Aan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.