Penanganan Bencana di Banten Dinilai Buruk

oleh -
banten darurat bencana
Petugas gabungan terus melakukan penyisiran di lokasi bencana di Kebupaten Lebak.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Ketua DPRD Provinsi Banten, Andra Soni menilai penanganan bencana alam di beberapa daerah Provinsi Banten yang terjadi padi aawal 2020 lalu masih buruk. BPBD Banten sebagai leading sektor pun gagap bencana terkait validitas data korban bencana.

“Yang dianggap gagap itu pertama soal data. Sampai sekarang masih simpang siur. Makanya kami usulkan harus ada krisis center,” kata Andra saat ditemui usai rapat koordinasi penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten, Banjar Sari, Cipocok Jaya, Kota Serang, Rabu (8/1/2020).

Kedua, kata Andra, yang menjadi catatan khusus DPRD Banten yaitu terkait koordinasi baik Pemprov Banten dengan kabupaten/kota dan para relawan di lapangan yang belum optimal.

“Koordinasi antar institusi dalam pandangan saya belum (maksimal). Tapi tadi yang dilaporkan OPD (organisasi perangkat daerah) mereka sudah koordinasi. Tapi pas kami tanya ke relawan di lapangan, jawabannya belum,” katanya.

BACA JUGA:

. Dampak Bencana Banten, 3 Meninggal, 6 Hilang Tertimbun Longsor

. Mentan Salurkan Bantuan Pada Petani Lebak Yang Terdampak Banjir Bandang

. Korban Banjir Bandang di Sajira Desak Pemerintah Bebaskan Lahannya Yang Diproyeksi Untuk Waduk Karian

Kondisi itu, Andra menjadi catatan bagi dewan untuk kemudian dievaluasi. Andra menyebut koordinasi belum terorganisasi dengan baik. Bahkan bantuan juga banyak yang menumpuk di posko dan perlu dikoordinasikan kembali supaya bisa membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana.

Lebih lanjut Andra menjelaskan, salah satu yang menjadi kegagapan pemerintah adalah tidak adanya pimpinan definitif BPBD. Diketahui, hingga kini kursi Kepala BPBD Banten masih kosong.

“OPD yang memang khusus membidangi kebencanaan nggak ada kepalanya. Dan itu tanda gagap bencana. Sekarang kan Plt nya dari Inspektorat, jadi yang melaksanakan dan juga ikut mengawasi, repot juga akhirnya,” ujarnya.

Politisi Gerindra itu berharap, Pemprov Banten segera memperbaiki kekurangan tersebut. Agar ke depan, penanganan banjir dapat lebih baik lagi. “Dan ini terbukti kan dalam dua tahun terakhir Banten dilanda bencana. Mudah-mudahan nggak mengalami lagi. Tapi kita juga harus siap menghadapi bencana, dan itu sudah jadi kewajiban pemerintah. BPBD sudah kami kasih anggaran, dan harusnya siap menghadapi bencana,” jelasnya.

Plt Kepala Pelaksana BPBD Banten, E Kusmayadi mengatakan, pihaknya sudah melakukan upaya optimal dalam menangani bencana banjir dan tanah longsor. Salah satunya telah melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan membuat krisis center.

“Soal data di lapangan juga kami sudah koordinasi dengan kabupaten/kota. Bahkan kami juga ikut rapat dengan mereka. Soal krisis center kami juga sudah buka di Gedung Serba Guna (GSG) di Lebak Gedong, Kabupaten Lebak,” kata Kusmayadi.

Terkait data, lanjut Kusmayadi, BPBD Banten terus berkoordinasi dengan BPBD kabupaten/kota. “Jadi kami juga punya data terpadu. Dari kabupaten/kota datanya diolah di Pusdalops (Pusat Pengendalian Operasi). Datanya juga bisa kita lihat langsung di website,” katanya.

Menurutnya, penanganan korban banjir dan longsor membutuhkan pendekatan kedaerahan. “Berbeda dengan tsunami, karena itu bencana lebih besar. Tapi bukan berarti (bencana) ini tidak besar tapi memang kkami lakukan berdasarkan pendekatan kedaerahan. Kami ikut kabupaten/kota,” ujarnya.(Luthfi/Difa)

No More Posts Available.

No more pages to load.