Pemuda Muhammadiyah Duga Penetapan Lahan SMAN 30 Kabupaten Tangerang Dimonopoli Mafia Tanah

oleh -
Pemuda Muhammadiyah Duga Penetapan Lahan SMAN 30 Kabupaten Tangerang Dimonopoli Mafia Tanah

KABUPATEN TANGERANG,REDAKSI24.COM — Penetapan pengadaan lahan SMAN 30 Kabupaten Tangerang masih menyisakan masalah dan tanda tanya besar. Pasalnya gedung SMAN 30 Kabupaten Tangerang yang rencananya akan dibangun di Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang ini, ternyata lahannya tidak sesuai dengan ajuan dari masyarakat yang ditandatangani Camat Sukamulya.

Sebelumnya pihak kecamatan telah mengusulkan tiga lokasi untuk dibangun gedung SMAN 30 Kabupaten Tangerang yakni di Kampung Selon, Desa Kaliasin, di Desa Parahu dan di Kampung Jubleg, Desa Benda. Namun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten rencananya akan membeli lahan di Desa Merak seluas 6.000 meter persegi.

Lahan yang akan dibangun, tidak sesuai dengan standar sarana dan prasarana, pada Peraturan  Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007. Dimana lahan untuk SMA sederajat minimal 10.000 meter persegi. 

BACA JUGA: Tokoh Pemuda Cium Ada Aroma Praktik Mafia Tanah di Pengadaan Lahan SMAN 30 Kabupaten Tangerang 

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Pimpinan  Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kabupaten Tangerang, Amalul Arifin pun mempertanyakan penetapan lahan yang tidak dengan usulan dari pihak kecamatan.

Menurut dosen Ilmu Hukum, disalah satu perguruan tinggi di Banten ini,  dirinya menduga dan  mencurigai adanya indikasi perbuatan melawan hukum dilakukan Dindikbud Provinsi Banten. Hal tersebut berdasarkan kajian dengan tokoh pendidikan, dan aktivis Kecamatan Sukamulya.

BACA JUGA: Melalui LBH UMT, Komite Sekolah SMAN 30 Kabupaten Tangerang   Resmi Gugat Kepala Sekolahnya Ke PTUN Serang 

“Bahwa tidak ada transparansi proses pengadaan lahan tanah untuk pembangunan SMAN  30 Kabupaten Tangerang merupakan hasil  kajian kami,  terlihat tidak melakukan komunikasi dengan pihak tokoh agama , tokoh masyarakat dan pemerintah setempat. Sehingga apa yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sesuai dengan yg dikehendaki,” ucapnya.

Amalul mengatakan berdasarkan kajian, dimana permohonan  pengadaan lahan tanah untuk sekolah tersebut, dengan Nomor 421.3/026/VIII/SMAN 30/2020  tertanggal 18 Agustus 2020, ditandatangani Camat Sukamulya H. Samsu, S.Sos, serta ditandatangani Plt. Kepala SMAN 30 Kabupaten Tangerang  Drs. Margana, M.M. Dimana surat tersebut ditujukan kepada Plt. Kepala Dindikbud Provinsi Banten.

BACA JUGA; Direktur Akademi Anti Korupsi Minta Penegak Hukum Prioritaskan Penanganan Kasus Dugaan Mark Up Proyek HP Tablet di KCD Dindikbud Banten di Lebak

Usulan pengadaan lahan tersebut ternyata tidak sesuai. Bahkan lahan yang akan dijadikan pembangunan SMAN 30 Kabupaten Tangerang tidak strategis, jauh dari jalan utama. Tidak dilewati jalur angkot, tentunya akan menyulitkan siswa saat hendak ke sekolah.

“Jangan sampai pengadaan lahan tanah   hanya merupakan kepentingan pihak tertentu. Tidak transparan dan tidak prosedur. Jika melihat dari kacamata hukum, patut diduga adanya indikasi keterlibatan mafia tanah,” tegas Amalul.

Untuk itu, Amalul meminta, Dindikbud Provinsi Banten mengkaji ulang penetapan pengadaan lahan sekolah yang tidak sesuai usulan. “Dindikbud harus berani transparan. Jangan sampai disusupi mafia tanah, serta masuk dalam lingkaran tersebut. Yang nantinya akan menimbulkan kerugian negara,” tegas Amalul.

Dengan ini, PDPM Kabupaten Tangerang, mendesak Kepala Dindikbud Provinsi Banten, untuk melakukan transparansi atas proses pengadaan lahan tanah  untuk pembangunan SMAN 30 Kabupaten Tangerang. 

“Kepada Dindikbud Provinsi Banten, agar dapat menjalankan tupoksi secara maksimal dan proses pembangunan sekolah ini, sesuai dengan Peraturan dan  Perundang-undangan yang berlaku, sehingga sekolah tersebut  memberikan manfaat yang maksimal  bagi masyarakat di Kabupaten Tangerang,” ungkap Amalul.

Lebih lanjut Amalul memaparkan, dalam rangka mengemban amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sisdiknas dan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta amanat Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kepada  Dindikbud Provinsi Banten diharapkan segera meninjau ulang pengadaan lahan tanah yang akan dibangun SMAN 30 Kabupaten Tangerang, tentunya bersama-sama dengan pihak berwenang sesuai pengajuan awal.

Menurut Amalul,jika Dindikbud masih tutup mata, maka PDPM akan mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengawasi jalannya proses pengadaan lahan pembangunan SMAN 30 Kabupaten Tangerang. “Tentunya hal tersebut, agar tidak terjadi  penyimpangan  yang dilakukan Dindikbud Provinsi Banten. Baik tindak penyalahgunaan wewenang maupun tindak pidana lainnya. Sehingga sekolah tersebut  memberikan manfaat yang maksimal  bagi masyarakat di Kabupaten Tangerang,” pungkas Amalul.(Hendra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.