Pemprov Banten tak Punya Anggaran Salurkan Jaring Pengaman Sosial

  • Whatsapp
jaring pengaman sosial banten
Ilustrasi - bantuan sosial dampak covid-19.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Pengalokasian bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Provinsi Banten kembali berubah menjadi lima bulan, yang sebelumnya dialokasikan untuk tiga bulan. Namun, dari total tersebut ketersediaan anggaran di Pemprov Banten hanya sampai dua bulan.

Hal tersebut terungkap dari hasil rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten beberapa waktu lalu. Anggota Banggar Muhammad Nizar mengatakan, total penyaluran dana JPS kembali berubah menjadi lima bulan setelah sebelumnya juga sudah mengalami perubahan dari tiga bulan menjadi empat bulan.

Bacaan Lainnya

Tapi hingga kini, proses penyalurannya belum merata. Bahkan, untuk dua tahapan penyaluran saja sampai sekarang belum tersalurkan secara menyeluruh. “Padahal verifikasi data penerima sebanyak 421 ribu KK sampai pembuatan rekening sudah selesai dilakukan Dinsos, tapi sampai sekarang belum terealisasi semua penyalurannya. Saya rasa ada masalah lain ini,” katanya.

Ketua komisi V DPRD Banten itu menambahkan, peran Dinsos hanya sebatas verifikasi data penerima, untuk selanjutnya diserahkan kepada DPKAD untuk proses pencairan. Dari total anggaran yang direfocusing untuk JPS sebesar Rp1,1 triliun, hingga hari ini baru Rp171 miliar yang dieksekusi atau baru 14 persen.

“Angka itu merupakan akumulasi dari tahap pertama dan kedua. Kalau dipersentasikan secara terpisah, tahap pertama baru sekitar 79 persen. Kami juga belum mendapat penjelasan kapan JPS ini akan diselesaikan dan berapa tahap akan disalurkannya,” tanyanya.

BACA JUGA: Soal Jaring Pengaman Sosial, Dewan Nilai Pemprov Banten Semaunya

Hal serupa juga dikatakan rekan separtainya, Gerindra, di komisi V DPRD Banten Saiful Bahri. Terkait target penyaluran JPS ini, Bahri mempertanyakan ketersediaan anggarannya apakah sudah ada atau belum. Jangan sampai karena anggaran belum tersedia, status PSBB di wilayah Tangerang Raya terus diterapkan meskipun efektivitasnya tidak ada sama sekali.

“PSBB ini diperpanjang apakah untuk mengatasi masalah Covid-19-nya atau menunggu dana JPS tersalurkan secara menyeluruh dulu ke masyarakat di wilayah Tangerang Raya. Karena dikhawatirkan jika PSBB-nya diputus, sementara masyarakat belum menerima bantuan JPS, kemudian mereka teriak. Jangan-jangan ini hanya persoalan politik anggaran saja,” jelasnya.

Gubernur Banten Wahidin Halim (WH), ketika dikonfirmasi terkait penyaluran JPS mengaku, keuangan Pemprov Banten hanya mampu menyalurkan untuk dua bulan saja, sementara untuk bulan ketiga dan selanjutnya akan dipikirkan kembali.

“Ya, kami hanya siap untuk dua bulan, untuk selanjutnya nanti kami cari lagi,” katanya. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.