Pemprov Banten Ralat Dana Penyehatan Bank Banten, dari Rp1,9 Triliun Jadi Rp1,5 Triliun

  • Whatsapp
penyehatan bank banten
Sekda Provinsi Banten, Al Muktabar (kedua dari kiri) berbincang dengan anggota DPRD Banten usai rapat.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Pemprov Banten kembali memberikan janji kosong kepada DPRD Banten terkait besaran anggaran yang akan dikonversi menjadi penyertaan modal Bank Banten.

Sebelumnya Pemprov juga sempat menjanjikan akan melaporkan perkembangan penyehatan Bank Banten kepada dewan setiap hari (day to day), namun hal itu sampai sekarang tidak kunjung dilaksanakan.

Bacaan Lainnya

Berdasarkan surat rencana konversi dari Pemprov Banten nomor 580/1135-Adpemda/2020 tertanggal 16 Juni 2020, terkait rencana konversi Kasda menjadi penyertaan modal Bank Banten, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) berkomitmen akan menggunakan dana yang mengendap di Bank Banten seluruhnya sebesar Rp1,9 triliun untuk menyehatkan Bank Banten. Namun belakangan, Pemprov meralat rencana itu.

BACA JUGA: Wah, Rp300 Miliar Dana Alokasi Umum dan Bagi Hasil Banten ‘Tersandera’ di Bank Banten

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Almukhtabar mengatakan, penurunan besaran dana konversi sebesar Rp400 miliar itu dikarenakan anggaran tersebut berada di luar dana Kas Daerah (Kasda) Pemprov Banten yang tertahan di Bank Banten.

“Itu uang Kas masing-masing bendahara OPD di lingkungan Pemprov Banten yang masih tersimpan di Bank Banten dan tidak bisa dilakukan penarikan, sama dengan posisi uang Kasda Pemprov,” katanya, Rabu (8/7/2020).

Mukhtabar melanjutkan, uang Rp400 miliar itu merupakan neraca kas bendahara OPD, yang diperuntukkan kebutuhan masing-masing OPD. Terkait penyertaan modal yang akan dilakukan, lanjutnya, akan dilakukan dengan mekanisme penyehatan lewat Kasda Pemprov yang mengendap sebesar Rp1,5 triliun.

“Posisi uang itu adalah Kasda. Ada tidaknya uang itu di Bank Banten, bagi kami uang itu ada,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Banten, Budi Prayogo mengatakan, hasil rapat dengan TAPD menyimpulkan postur APBD perubahan yang mungkin masuk ke Bank Banten dari Rp1,9 triliun itu hanya Rp1,5 triliun. Hal itu dikarenakan, keuangan Kasda di Bendahara Umum Daerah (BUD) Provinsi Banten, dalam hal ini BPKAD yang tercatat hanya Rp1,9 triliun, sedangkan yang Rp400 miliarnya merupakan Kas bendahara masing-masing OPD.

“Sehingga, berdasarkan hitungan akutansi, kedua anggaran ini tidak bisa digunakan untuk penyertaan modal. Untuk itulah kemudian hanya Rp1,5 yang bisa disertakan penyertaan modal,” jelasnya.

Berdasarkan informasi yang redaksi dapatkan, dana Kas OPD yang tersimpan di Bank Banten sebesar Rp400 miliar itu merupakan dana pihak ketiga, yakni pihak outsourching di hampir seluruh OPD di Pemprov Banten yang ikut mengendap. Total itu merupakan akumulasi dana sejak bulan Januari sampai April 2020 yang rencananya akan diperuntukkan gaji karyawan.

BACA JUGA: OJK Tolak Proposal Penyehatan Bank Banten

Terpisah, pengamat ekonomi Nailul Huda dari Institute For Development of Economic and Finance (Indef) mengatakan, persoalan Bank Banten ini sangat pelik. Menurutnya, PT Banten Global Development (BGD) nampaknya masih sangat berharap bantuan DPRD untuk menekan Pemprov untuk memberikan bantuan ke Bank Banten, yang dinilai sudah gagal, rusak dan sekarat.

“Lihat saja bagaimana DPRD menekan Pemprov untuk mencairkan dana Rp1,5 triliun dalam bentuk fresh money. Sedangkan Pemprov ternyata memberikan modal dari uang Kasda-nya yang mengendap di Bank Banten, dimana uangnya sekarang juga sudah tidak ada,” katanya.

Nailul melanjutkan, jadi istilahnya seperti, saya akan berikan kamu modal tapi berasal duit saya yang kamu pinjam. Dirinya sepakat jika sudah sepatutnya Bank Banten dimerger saja. Kalo tidak bisa, akan menjadi ajang bancakan sekelompok orang di tengah Pandemi.

“Bayangin Rp1,5 triliun uang cash yang bisa buat nanggulangin Covid-19, malah diberikan ke Bank Banten yang sekarat dan tidak dapat memberikan multiplier efek yang signifikan ke masyarakat,” jelasnya.

Terkait penyusutan besaran dana konversi, Nailul mengaku itu sah-sah saja dilakukan, mengingat uang itu sedianya digunakan untuk pembiayaan OPD, namun belum dapat dicairkan. “Sah-sah saja kalau Pemprov butuh dan benar-benar keperluan mendasar seperti Bantuan sosial dan penanganan Covid-19,” tutupnya. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.