Pemprov Banten Perketat Pengawasan Tiga Area Penanganan Covid-19

  • Whatsapp
anggaran covid-19
Sekda Banten Almukhtabar (kanan) berdiskusi dengan sejumlah kepala OPD dan Kejari Banten terkait pengawasan penggunaan anggaran Covid-19.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Pemprov Banten bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati), Polda Banten, APIP dan BPKP akan memperketat pengawasan terhadap tiga area utama dalam penanganan Covid-19 di Provinsi Banten, yakni proses penanganan, recovery ekonomi dan sosial safety net atau Jaringan Pengaman Sosial (JPS).

Pengetatan pengawasan itu dilakukan dalam meminimalisir terjadinya penyimpangan serta menindaklanjuti hasil rapat koordinasi bersama KPK beberapa waktu yang lalu.

Bacaan Lainnya

Sekda Banten Almukhtabar mengatakan, ada banyak arahan dari Kejati dan Polda Banten untuk memastikan hak-hak masyarakat terkait bantuan yang akan diberikan sesuai dengan yang direncanakan pemerintah pusat dan tepat sasaran. Karena itu, pihaknya merumuskan untuk bersama penegak hukum untuk melakukan pengawasan sebagai pelaksana.

“Mudah-mudahan hak masyarakat bisa terjamin, terutama tiga area utama yakni kesehatan, recovery ekonomi dan sosial safety net. Itu yg menjadi konsen pembahasan. Ini merupakan langkah preventif, agar apa yang kami lakukan sesuai aturan,” katanya, Rabu (6/5/2020)

Sementara itu, Kepala Inspektorat Provinsi Banten, E Kusmayadi mengatakan, meskipun dalam kondisi KLB, namun sinergi antara aparat penegak hukum bersama APIP, BPKP dan OPD pelaksana penanganan Covid-19 harus berjalan dengan baik.

Dalam tahap perencanaan sampai pelaksanaan, semua lembaga tersebut harus satu persepsi dalam pengawasan dan pendampingan yang dilakukan, sesuai dengan fungsinya masing-masing.

“Setelah itu akan ada pos audit yang kami lakukan berdasarkan hasil pengawasan masing-masing kerjanya. Jika kemudian terjadi sebuah temuan, akan disinergikan apakah benar persoalan hukum atas pengelolaan keuangan daerah atau kerugian daerah,” jelasnya.

Kusma mencontohkan ada permasalahan yang harus diperbaiki di salah satu OPD terkait pengadaan barang dan jasa untuk penanganan Covid-19 ini. Pihaknya memberikan saran untuk dilakukan perbaikan terlebih dahulu sebelum dibayarkan.

“Meskipun semuanya menggunakan metode Penunjukan Langsung atau E-katalog, namun bukan berarti semuanya dapat dipermudah. Aturan yang telah ditetapkan LKPP tetap harus dipatuhi,” katanya.

Anggaran yang disediakan untuk penanganan Covid-19 ini, lanjutnya, sebesar Rp2,1 triliun yang tersebar di lima OPD pelaksana yakni Dinkes selaku sektor penanganan, BPBD selaku sektor pencegahan, Dinsos sektor JPS dan UMKM sebagai sektor recovery ekonomi.

“Mudah-mudahan semuanya berjalan baik, tidak ada masalah temuan apapun,” harap Kusma. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.