Pemprov Banten Minta Pedagang Situ Cipondoh Kosongkan Lahan

oleh -
Lapak pedagang di sekitar Situ Cipondoh.

KOTA TANGERANG, REDAKSI24.COM – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten meminta para pedagang di sekitar Situ Cipondoh, Kota Tangerang, Banten untuk mengosongkan, membongkar dan tidak berjualan di lokasi tersebut. Pasalnya, Situ Cipondoh yang merupakan aset Provinsi Banten tersebut akan dikembalikan pada fungsinya sebagai pengelolaan sumber daya air 

Hal itu tertuang dalam surat nomor 610/209-4-DPUPR/2021, tentang pemberitahuan untuk pengosongan lahan di sekitar Situ Cipondoh.

Kepada Redaksi24.com, salah satu pedagang yang enggan disebutkan namanya membenarkan surat dari DPUPR Provinsi Banten. Ia mengatakan bahwa dalam surat tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut perihal batas waktu yang diberikan untuk mengosongkan lahan.

“Saya di sini cuma sewa lahan saja,” jelasnya, Senin (3/1/2022).

BACA JUGA: Dewan Dorong Pemprov Banten Kuasai Situ Cipondoh Tangerang

Dia mengaku telah berjualan di Situ Cipondoh lebih dari dua tahun, dan uang sewa lahan untuk berdagang diduga dipungut oleh seseorang dengan besaran Rp800 ribu per bulan serta Rp10 ribu per harinya untuk uang kebersihan.

“Uang sewa mah beda-beda. Ada yang sebulan dan setahun. Kalo saya Rp800 ribu sebulan. Sama uang keamanan sama kebersihan Rp10 ribu per hari,” ujarnya.

Pedagang makanan tersebut mengatakan, pengelola hanya menyediakan lahan saja. Sementara untuk bangunan, para pedagang mendirikannya sendiri. “Bangun sendiri sendiri, lapak kosong doang,” katanya.

Sementara itu,  Camat Cipondoh, Rizal Ridolloh membenarkan surat tersebut. Menurut Rizal, pihaknya juga telah menerima tembusan surat pemberitahuan itu. 

“Tanya ke provinsi ya, kita cuma dapet surat tembusan doang. Disitu (Situ Cipondoh) harus dikosongkan. Suratnya sudah lama juga,” ungkapnya.

Pantauan Redaksi24.com, para pedagang masih berjualan di lokasi tersebut. Namun terdapat papan pemberitahuan kalau lokasi itu merupakan aset Provinsi Banten di bawah pengawasan, KPK, Kejati, Kanwil BPN dan Kementerian PUPR.

Rizal menambahkan, DPUPR Provinsi Banten sudah memberitahu kepada pedagang, dan dirinya pun tak dapat berbuat banyak. Kata Rizal, terkait dengan uang sewa lahan yang ditarik kepada para pedagang ia tidak tahu-menahu persoalan tersebut.

“Waduh gak tau (retribusi), coba tanya ke PUPR Provinsi saja. Ke kota (Tangerang) mah gak ada (retribusi). Soalnya bukan aset kita, tapi aset provinsi,” pungkasnya. (Candra/Aan).