Pemprov Banten Konversi Dana Mengendap di Bank Banten Buat Modal

  • Whatsapp
dana mengendap
Ilustrasi- Pemprov Banten akhirnya mengonversikan dana mengendap di Bank Banten untuk peneyertaan modal.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Pemprov Banten akhirnya melakukan konversi dana Kas Daerah (Kasda) yang mengendap di Bank Banten sebesar Rp1,9 triliun menjadi penyertaan modal untuk menyehatkan Bank Banten.

Keputusan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) tersebut merupakan hasil koordinasi dirinya beberapa waktu yang lalu bersama OJK, LPS, Kemenkeu, Kemendagri, Kejagung, Bareskrim Polri, KPK, DPRD Banten, BGD serta pemegang saham Bank Banten lainnya.

Bacaan Lainnya

Dalam pembahasan tersebut, OJK memerintahkan agar Pemprov Banten mengonversi seluruh dana yang tersimpan di Bank Banten untuk digunakan dalam penyehatan perseroan, sehingga Bank Banten menjadi bank yang sehat.

“Sebagaimana amanah Perda nomor 5 tahun 2013, Pemprov Banten hingga kini masih mempunyai hutang penyertaan modal sekitar Rp335,4 miliar dari total keseluruhan kewajiban penyertaan modal sebesar Rp950 miliar,” kata WH sebagaimana tertulis dalam suratnya bernomor 580/1135-ADPEMDA/2020 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Banten tertanggal 16 Juni 2020.

WH melanjutkan, sisa penyertaan modal Rp335,4 miliar itu akan dilakukan pada APBD perubahan tahun 2020. Sementara untuk sisa dana yang masih tersimpan di Bank Banten sebesar Rp1.564 triliun, akan dimasukan sebagai escrow account atau rekening cadangan di Bank Banten, dan belum bisa digunakan sebagai penyertaan modal sebelum adanya Perda penyertaan modal yang baru pada tahun anggaran 2021.

“Itu nanti ada mekanisme dan tahapannya. Prosesnya memang panjang,” katanya.

Kepala BPKAD Provinsi Banten, Rina Dewiyanti sebelumnya juga mengatakan, pihaknya selalu menaati aturan yang berlaku dalam setiap pengambilan kebijakan, terutama terkait permasalahan penempatan RKUD di Bank umum yang sehat sebagaimana amanah PP nomor 12 tahun 2019.

“Bank Banten tentu akan kami selamatkan dahulu, baru kemudian dilakukan langkah penyehatan,” katanya.

Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi III DPRD Banten, Gembong R Sumedi mengatakan, Pemprov Banten sudah seharusnya melakukan langkah konkret menyehatkan dan menyelamatkan Bank Banten. Langkah-langkahnya OJK sudah memberikan arahan, tinggal bagaimana Gubernur Banten mau menyikapi arahan itu, apakah mau dilaksanakan atau tidak.

“Saya rasa OJK sudah jelas memberikan arahannya terkait Bank Banten. Mudah juga kok langkahnya. Saya rasa Gubernur Banten bisa melakukannya,” ujarnya.

Politisi PKS ini melanjutkan, jika menunggu penyertaan modal di APBD perubahan 2020 untuk menyehatkan Bank Banten, Gembong merasa terlalu lama, bisa jadi bulan November 2020 baru bisa dicairkan. Sementara itu Bank Banten sedang membutuhkan fresh money dalam waktu cepat.

“Solusi cepatnya, Pemprov Banten bisa membuat MoU bersama DPRD Banten, terkait komitmennya untuk menyertakan modal kepada Bank Banten sebagaimana amanah Perda 2013. Nanti, pada saat pengesahan APBD perubahan, MoU ini bisa dijadikan dasar hukum penguatan penyertaan modal,” jelasnya.(Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.