Pemprov Banten Klaim Pemindahan RKUD untuk Selamatkan Keuangan Daerah

  • Whatsapp
bank banten
Kepala DPKAD Provinsi Banten, Rina Dewiyanti.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Pemprov Banten menepis anggapan jika pemindahan RKUD Pemprov Banten dari Bank Banten ke Bank BJB sebagai langkah mematikan Bank Banten. Pemprov Banten menilai, pemindahan itu justru merupakan bentuk penyelamatan keuangan daerah ditengah kondisi tekanan likuiditas yang dialami Bank Banten.

Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti mengatakan, sebelum terjadinya pemindahan RKUD yang dilakukan Gubernur Banten pada tanggal 22 April 2020, Bank Banten sudah beberapa kali mengalami keterlambatan penyaluran dana bagi hasil pajak Provinsi kepada Kab/Kota pada Januari 2020 sebesar Rp190 miliar, serta pada bulan Februari sebesar Rp181,61 miliar lebih.

Bacaan Lainnya

“Pada saat pandemi covid-19 juga Bank Banten tidak mampu membayarkan tagihan pihak ketiga seperti untuk pengadaan alat-alat kesehatan sebesar Rp11,21 miliar,” katanya, Jumat (5/6/2020).

Mantan Kepala BPKAD Kabupaten Lebak itu menambahkan, sebelum pemindahan RKUD itu juga banyak nasabah Bank Banten yang melakukan penarikan depositonya besar-besaran, mencapai Rp1,7 triliun.

“Termasuk penarikan deposito inti. Sehingga menjadikan Bank Banten dalam kondisi semakin kritis,” ujarnya.

Atas dasar itulah kemudian Gubernur Banten mengambil langkah cepat dalam upaya menyelamatkan kas daerah, sekaligus melakukan upaya penyelamatan Bank Banten lewat mekanisme marger dengan Bank BJB.

Meskipun begitu Rina mengakui keputusan pemindahan RKUD itu merupakan pilihan buruk dari yang terburuk dalam menjalankan perintah perundang-undangan. “Karena jika tetap dibiarkan, potensi kehilangan dana kas daerah yang akan tertahan di Bank Banten akan semakin besar,” ungkapnya.

Saat ini saja, lanjutnya, ada dana kas daerah yang tertahan di Bank Banten sebesar Rp1,9 triliun. Dana itu di luar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah yang turun drastis sampai 50 persen lebih.

Terkait Bank Banten, pada tahun 2019, Rina mengakui kondisinya sudah lebih baik dari sebelumnya. Hal itu terlihat dari surat OJK pada tanggal 15 November 2019, yang menerangkan komposisi kesehatan Bank Banten pada 30 Juni 2019 berada pada peringkat komposit 3 atau dalam kata lain cukup sehat.

Namun pada hasil laporan 21 April 2020, kondisinya memburuk dan mengalami kondisi rasio likuiditasinya yang memprihatinkan, karena beban bunga yang tercatat lebih besar dari pada pendapatan bank itu sendiri.

“Sebenarnya pemindahan RKUD ini sudah lumrah terjadi di beberapa daerah. Namun yang menjadi polemik karena pemindahannya ini dilakukan dari Bank Pembangunan Daerah (BPD). Jika pemindahannya dilakukan dari bank umum biasa, kami rasa tidak akan seramai ini polemiknya,” jelasnya.

Untuk itu, pemindahan RKUD di Provinsi Banten ini spesial. Karena di dalamnya ada permasalahan yang pelik yang dihadapi Gubernur Banten selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, sekaligus pemilik saham pengendali Bank Banten.

“Gubernur juga harus menjaga komitmennya dalam upaya menjadikan Bank Banten tetap dalam kondisi sehat,” katanya.(Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.