Pemprov Banten Dinilai Tak Mampu Berinovasi Entaskan Pengangguran

  • Whatsapp
pengangguran terbuka
Ilustrasi - Ribuan pekerja saat ini menganggur karena kehilangan pekerjaan akibat dampak covid-19.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Ketua Komisi V DPRD Banten, Muhammad Nizar menilai Pemprov Banten tidak mampu membuat inovasi program dalam upaya menekan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten.

Hal itu terlihat dari hasil rilis BPS Provinsi Banten terkait TPT yang masih tertinggi se-Indonesia. Berdasarkan hasil rilis BPS, Provinsi Banten masih bertahan pada urutan pertama sejak rilis sebelumnya dilakukan.

Bacaan Lainnya

Hasilnya, Banten menduduki peringkat pertama dengan persentase mencapai 8,01 persen, disusul Jawa Barat dengan 7,69 persen, Maluku 7,02 persen, Kalimantan Timur 6,88 persen dan Sulawesi Selatan 6,07 persen.

“Kami mendorong Pemprov Banten, dalam hal ini Disnakertrans, untuk membuat inovasi program. Jika hal itu tidak dilakukan, kami pastikan angka TPT Provinsi Banten tetap tinggi di atas angka nasional,” ujarnya, Minggu (10/5/2020).

Politisi Gerindra asal Kota Tangerang itu menyayangkan progres kinerja yang dilakukan Pemprov dalam menekan TPT hampir tidak terlihat. Hal itu terbukti, dalam kondisi normal, TPT di Provinsi Banten masih tinggi, bagaimana nanti setelah Pandemi Covid-19 berakhir. Nizar meyakini TPT itu akan naik drastis.

“Apalagi sudah banyak pabrik yang tutup. PHK massal juga sudah banyak terjadi. Makanya dinas terkait jangan asal dalam membuat program,” tegasnya.

Nizar menyarankan Kepada Disnakertrans agar melakukan langkah strategis, sehingga TPT bisa teratasi, seperti ketentuan level tenaga kerja di seluruh pabrik yang ada di Banten. Jika levelnya tidak terlalu rumit, Pemprov bisa membuat regulasi untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal. Jangan kemudian tenaga kerja yang ada di Banten, didominasi tenaga kerja dari luar daerah.

“Jika levelnya rumit, dipersilahkan mempekerjakan tenaga kerja dari luar daerah atau Tenaga Kerja Asing (TKA), dengan batas waktu tertentu dengan catatan harus memberikan pembelajaran kepada tenaga kerja lokal,” katanya.

Setelah pembelajaran itu selesai dilakukan, tambah Nizar, tenaga kerja asli daerah yang diprioritaskan. “Jika dilakukan, langkah ini bisa menekan angka TKA yang bekerja di Banten,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Provinsi Banten, Alhamidi mengaku dampak dari Covid-19 akan berpengaruh besar terhadap meningkatnya TPT di Banten. Untuk itu, langkah cepat yang bisa dilakukan pasca Covid-19, pihaknya menghimbau kepada perusahaan yang sempat tutup dan bangkrut agar kembali beroperasi.

“Saat ini saja sudah ada sekitar 23.000 karyawan yang kena PHK, serta 6.000 karyawan yang dirumahkan. Angka ini akan terus bertambah,” akunya. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.