Pemprov Banten Dinilai Semakin Sulit Capai RPJMD

  • Whatsapp
Proyek USB
Salah satu proyek RKB di SMAN 2 Leuwidamar Kabupaten Lebak, yang belakangan menimbulkan masalah dengan pemilik lahan.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Anggaran untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada Dinas Pendidiksan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten sebesar Rp186 miliar terkena pergeseran atau refocusing untuk penanganan Covid-19. Padahal tahun ini, merupakan titik penentu bagi Pemprov Banten untuk pencapaian target RPJMD yang tertulis dalam visi misi pasangan Wahidin Halim-Andika Hazrumy sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.

Sekretaris Komisi V DPRD Banten, Fitron Nur Ikhsan mengaku sangat pesimis jika target RPJMD itu akan tercapai, mengingat masih banyaknya target USB yang belum dilaksanakan pada tahun ketiga ini.

Bacaan Lainnya

“Dari sisi manajemen rencana juga terlihat tidak begitu terancang secara matang, sehingga wajar jika dalam pelaksanaannya terjadi berbagai masalah yang akhirnya gagal tercapai,” katanya, saat dihubungi Minggu (31/5/2020).

Pada tahun anggaran 2020 ini, Pemprov Banten menargetkan 33 USB baru bisa dilaksanakan, dengan pagu anggaran sebesar Rp186 miliar. Untuk pembangunan fisik tingkat SMA sebesar Rp45 miliar, dan Rp 37,21 miliar untuk SMK, serta pembangunan sekolah khusus Rp3 miliar.

Selanjutnya, pada tahun anggaran yang sama juga dialokasikan untuk anggaran pembebasan lahan dengan total pagu mencapai Rp101 miliar.

“Dua kegiatan ini jika dilakukan pada tahun anggaran bersamaan, maka tahap pembangunan fisik akan sulit dilaksanakan. Pembebasan lahan itu seharusnya dilakukan pada tahun anggaran sebelumnya, karena ini pasti membutuhkan waktu yang lumayan lama,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dindikbud Banten, Muhammad Yusuf mengatakan, selain pembangunan USB, kegiatan fisik lainnya juga terkena refocusing, sehingga ditiadakan. Kecuali, lanjut Yusuf, kegiatan pembangunan 151 Ruang Kelas Baru (RKB), yang sudah dilakukan kontrak sebelumnya.

“Ini tidak bisa dibatalkan, karena sudah ada kontrak dengan pihak ketiga. Jika dilakukan pembatalan, kami akan terkena dampak hukumnya,” katanya. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.