Pemprov Banten Dinilai Kurang Serius Kelola Pertanian

oleh -
rakor pertanian
Komisi II DPRD Banten menggelar Rakor dengan Dinas Pertanian Provinsi Banten di Ruang Komisi II.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Sektor pertanian masuk dalam delapan besar masalah prioritas yang terangkum dalam visi misi Wahidin Halim (WH) -Andika Hazrumy (AA) setelah ketimpangan pendapatan antar penduduk. Berdasarkan hasil penjabaran tersebut, ketimpangan tidak akan terjadi manakala permasalahan pertanian sudah selesai diatasi.

Namun tiga tahun berjalan, kepemimpinan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) belum memperlihatkan terobosan hasil kinerjanya dalam sektor pertanian. WH sepertinya masih setengah hati dalam memenuhi janjinya.

“Pembenahan dari tataran pelayannya saja masih banyak ditemukan ketidakberesan,” ungkap Ade Awaludin, Anggota Komisi II DPRD Prov Banten Fraksi Gerindra, yang sekaligus Ketua Pemuda Tani Provinsi Banten, Senin (14/10/2019).

BACA JUGA:

. Banten Bakal Dijadikan Sentra Perkebunan Jengkol

. Ketua Dewan Banten Janji Perjuangkan Lahan Petani

. Irna Keukeuh Exit Tol di Pandeglang tak Boleh Dikurangi

Berdasarkan hasil Rapat Kordinasi (Rakor) komisi II DPRD Banten dengan Dinas Pertanian Provinsi Banten, terungkap banyak jabatan strategis yang sudah dua tahun mengalami kekosongan yakni dua pejabat eselon III dan sembilan pejabat eselon IV.

“Apalagi pada tahun 2020 harus ada lagi pengisian di Pejabat Eselon III (Kabid Perkebunan) dan satu Pejabat Eselon IV Kasi Pupuk, Petsisida dan Alsintan,” tegas Ade.

Selain kekosongan sejumlah jabatan, Ade juga menyoroti terkait berbagai regulasi di bidang pertanian yang sampai saat ini belum ditindaklanjuti Pemprov Banten, yang berdampak langsung kepada masyarakat.

“Contohnya Perda No. 5 Tahun 2014 Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang sampai saat ini belum keluar aturan teknisnya seperti Perarturan Gubernur, sehingga belum bisa dijalankan regulasinya,” ucapnya.

Selain itu, Perda Tentang Penyelenggaraan Pertanian yang sudah disahkan akhir 2018 lalu, juga sampai saat ini belum jelas penomoran dan Pergubnya. Karena itu, Ade meminta kepada Gubernur Banten agar segera merealisasikan janji politiknya, jangan sampai ide-ide besar itu kemudian dimunculkan menjelang akhir masa jabatan, sehingga gubernur cenderung mencari panggung.

Menurut Ade, Semakin lama regulasi-regulasi tersebut keluar, akan semakin banyak persoalan-persoalan pertanian yang sulit dituntaskan, seperti alih fungsi lahan, sistem pengairan yang tidak berfungsi dan lain sebagainya.

“Saya meminta Gubernur Banten serius  menyelesaikan permasalahan ini. Apalagi upaya meningkatkan dan memajukan sektor pertanian tertuang dalam RPJMD Gubernur Banten,” tandasnya. (Luthfi/Difa)