Pemprov Banten Diminta Siapkan Antispasi Jika Terjadi Lockdown

  • Whatsapp
Ketua DPRD Banten karantina wilayah
Ketua DPRD Banten, Andra Soni.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni berharap Pemprov Banten untuk mulai memikirkan langkah antisipasi yang harus dilakukan seandainya pemerintah pusat atau pemerintah DKI memberlakukan keputusan lockdown atau karantina wilayah.

Termasuk kepada Dinkes Provinsi Banten, agar bisa selalu update setiap perubahan yang terjadi di lapangan, mulai dari jumlah dan penanganan kepada pasien Covid-19. Dengan begitu, kata dia, semua pihak bisa mengetahui apa saja yang sudah dilakukan pemerintah.

Bacaan Lainnya

“Kami minta Kadinkes lebih sering update penanganan covid-19,” imbuhnya.

Hal itu, menurut Andra, agar niat baik Pemprov Banten menjadikan RSUD Banten sebagai pusat rujukan bisa ditunjang dengan perhatian kepada tenaga medis, mulai dari soal penunjang kesehatannya hingga fasilitasnya, selama menjalankan tugas sebagai garda terdepan penanganan Covid-19 di Banten.

Andra menyebut, dalam masa Pandemi Covid-19, semua elemen masyarakat mempunyai hak untuk mendapat perlindungan dan hak untuk menyampaikan pendapat kepada pemerintah setempat, termasuk kepada Pemprov Banten.

Karena dalam kondisi seperti ini, pada dasarnya baik eksekutif maupun legislatif memiliki tujuan sama mewujudkan masyarakat Provinsi Banten yang terbebas dari penyebaran virus Covid-19 dan bisa melakukan langkah pencegahannya.

“Kami apresiasi semua yang sudah baik dan kami dukung yang belum maksimal untuk lebih baik,” kata Andra Soni, Jumat (3/4/2020).

BACA JUGA:

. Gubernur Banten Minta Semua Pihak Jangan Asal Ngoceh

. Antisipasi Dampak Covid-19, Pemprov Banten Alokasikan Lagi Rp1,26 Triliun untuk Jaring Pengaman Sosial

. Pemprov Banten Tidak Akan Terapkan Karantina Wilayah

Andra mengaku telah berkoordinasi dengan seluruh anggota DPRD Banten, agar setiap komisi yang ada bisa melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan, meski tidak harus dilakukan secara beramai-ramai saat turun ke lapangan.

Hal itu dimaksudkan untuk memastikan penanganan Covid-19 benar-benar tepat sasaran sesuai perencanaan, dengan tetap menjaga protokoler kesehatan seperti menjaga jarak, mengenakan pelindung masker saat sidak, rapat pembahasan penanganan Covid-19, hingga pengawasan lainnya.(Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.