Pemprov Banten Diminta Evaluasi OPD yang Menutup Informasi

  • Whatsapp
wartawan online
Sejumlah wartawan yang bertugas di Pemprov Banten menggelar diskusi terkait pandemi covid-19.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Selain tenaga medis, sektor pekerja informal yang tak mengenal libur pada mas pandemi covid-19 adalah jurnalis. Sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi ke publik, kerja para jurnalis dituntut lebih sigap untuk mengabarkan perkembangan Covid-19.

Ditengah pandemi virus Covid-19 yang sudah semakin merata, ritme kerja jurnalis justru tak mengenal jeda. Meski tanpa kepastian jaminan kerja, namun dimata para pewarta, pandemi covd-19 menjadi sebuah tantangan untuk berburu berita. Pewarta yang terpapar virus Corona bukan lagi sekedar cerita, tetapi sudah banyak fakta yang berakhir duka.

Bacaan Lainnya

“Kami sudah tidak bisa menghitung, berapa rekan kami di daerah yang sudah meninggal akibat terpapar virus corona. Karena APD yang digunakan hanya seadanya, sementara wilayah kerja kami kadang tak jarang berada di zona bahaya,” ujar Rizal Fauzi, Pimpinan Redaksi Biem.co dalam acara diskusi #ngobroldarirumah dengan tajuk Media Online di Banten saat Pandemi Covid-19, Kamis (7/5/2020) sore.

Acara yang digagas para pegiat media online di Banten itu, merupakan wadah untuk menuangkan segala kegelisahan yang terjadi ketika Wabah Pandemi Covid-19 melanda, yang secara langsung juga turut dirasakan imbasnya.

Namun sisi lain, sirkulasi pemberitaan harus terus berputar dan bergerak. Meskipun, sebagian wilayah di Banten sudah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ketika semua sektor dibatasi, namun harus tetap bisa menghidupi media yang digelutinya. Bagaimana bisa bertahan ditengah Pandemi.

“Media online yang membutuhkan kecepatan berita, menjadi terhambat ketika Pemprov Banten menutup diri. Para wartawan yang bertugas peliputan di wilayah provinsi menjadi sangat kesulitan mendapat informasi. Padahal, pemerintah membutuhkan transformasi informasi kepada publik terkait perkembangan penanganan Covid-19,” jelas Rafik Rahmat Taufik dari titiknol.com peserta diskusi.

Pada era gubernur sekarang, lanjutnya, para pejabat susah ditemui, termasuk ketika ditelpon wartawan untuk dimintai konfirmasi terkait permasalahan tertentu. “Kepala daerah atau Diskominfo sudah seharusnya melakukan evaluasi terhadap pimpinan OPD yang menutup keran informasi kepada media,” katanya.

Sementara dari sisi industri, Pemprov Banten seperti menutup mata dengan pergeseran paradigma informasi yang telah bergeser pada era digital. Bahkan sebelum Covid-19 terjadi, Pemprov Banten tidak memberikan porsi yang wajar terhadap media online.

“Banyak media online bermunculan karena faktor kedekatan dengan para pejabat, dan mendapat porsi iklan melebihi media online profesional yang ada sebelumnya. Ini sungguh ironi. Seharusnya Pemprov Banten bisa menerapkan standarisasi bagi media online yang bisa dijadikan fatner kerjasama, tidak melulu bertahan pada status quo,” ujarnya. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.