Pemprov Banten Berencana Akan Kembalikan RKUD ke Bank Banten

  • Whatsapp
bank banten
Pemprov Banten berencana akan mengembalikan RKUD-nya ke Bank Banten setelah upaya penyehatan dilakukan.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Pemprov Banten berencana akan mengembalikan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Bank Banten. Namun sebelum melakukan pengembalian RKUD, Pemprov Banten akan terlebih dahulu melakukan penyehatan Bank Banten.

Upaya penyehatan itu dinilai penting dilakukan Pemprov Banten, karena mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2019, bank yang ditunjuk untuk penempatan RKUD itu harus pada kondisi sehat.

Bacaan Lainnya

“Kami lakukan semua sesuai aturan, menempatkan RKUD pada bank umum yang sehat,” kata Kepala BPKAD Provinsi Banten, Rina Dewiyanti, Senin (8/6/2020).

Rina menambahkan, Pemprov Banten kini sedang melakukan proses penyehatan Bank Banten bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta stackholder terkait lainnya. Setelah proses penyehatan itu selesai, baru kemudian akan dilakukan penyelamatan.

“Belum ada rekomendasi dari OJK, terkait langkah penyehatannya, karena semuanya masih dalam proses,” katanya.

Terkait opsi mekanisme penyelamatan Bank Banten, Rina mengaku hingga kini masih dalam pembahasan pada internal tim. Karena untuk saat ini, pihaknya sedang melakukan proses penyehatan Bank Banten terlebih dahulu.

“Iya begitu. Melakukan penyelamatan, namun penyehatan terlebih dahulu,” ungkapnya.

Wakil Ketua DPRD Banten, Barhum HS menyambut baik rencana Pemprov Banten untuk melakukan penyehatan terhadap Bank Banten. Menurut Barhum, penyehatan itu penting dilakukan Pemprov Banten selaku pemegang saham pengendali Bank Banten.

“Jika hal ini benar-benar dilakukan Pemprov Banten, mudah-mudahan trust masyarakat kembali ada terhadap Bank Banten. Sehingga kemudian, kondisi Bank Banten kembali normal seperti semula,” harapnya.

Politisi PDIP itu melanjutkan, jika trust ini sudah kembali ada pada Bank Banten, maka untuk permasalahan modal secara otomatis akan mengikuti. Selain itu, banyak sumber keuangan yang bisa diserap jajaran direksi guna menambah modal perseroan.

“Misalnya saja melanjutkan rencana right issue yang sempat tertunda karena masalah Covid-19,” katanya.

Diakui Barhum, beberapa waktu yang lalu sempat mendapat kabar terkait rapat kordinasi antara Pemprov Banten, Kejaksaan Agung (Kejagung), OJK serta stackholder terkait lainnya tentang rencana penyelamatan Bank Banten.

Dalam rapat tersebut, OJK memberikan rekomendasi kepada Pemprov untuk melakukan penyehatan terhadap Bank Banten. Tetapi, secara detail mekanisme penyehatannya, hingga kini dirinya belum mengetahui.

“Info formalnya memang belum kami terima. Tapi terkait informasi adanya rapat pembahasan pengembalian RKUD ke Bank Banten itu memang sudah saya dengar. Tunggu saja nanti,” tuturnya.

Disinggung terkait hak interpelasi yang dimotori partainya di DPRD Banten, Barhum mengaku hingga sampai saat ini belum mengambil sikap untuk menghentikan, karena surat putusan resmi dari OJK-nya, terkait rekomendasi penyehatan dan penyelamatan Bank Banten, belum diterimanya hingga kini.

“Lihat saja nanti rekomendasi resminya seperti apa dari OJK, untuk kemudian menjadi bahan pertimbangan di partai dalam mengambil keputusan. Kalau posisi kami di DPRD hanya petugas partai, jika partai mengintruksikan untuk tetap dilanjut, maka akan kami lanjutkan,” jelasnya.

Serupa dikatakan Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten, Ade Hidayat. Saat dihubungi redaksi24.com Ade mengaku rencana Pemprov akan mengembalikan RKUD-nya ke Bank Banten itu pernah didengarnya. Pengembalian RKUD itu dilakukan karena diduga ada intervensi pihak berwenang turun tangan untuk tetap menyelamatkan Bank Banten.

“Kami dengar kabarnya begitu. Tunggu saja perkembangan baiknya. Kami niatkan bukan menginterplasi gubernur, tapi ingin kebaikan buat Banten,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Banten, Erwin Soeriadimadja mengaku menyambut rencana Pemprov Banten untuk menyehatkan Bank Banten. Tetapi, jika skema yang akan dilakukan untuk penyehatan Bank Banten melalui pinjaman ke BI, Erwin mengaku tidak memiliki fasilitas pinjaman untuk penyehatan suatu bank.

“Dalam UU BI, tidak ada pemberian pinjaman dalam rangka penyehatan Bank. Adapun untuk pengawasan dan langkah penyehatan suatu bank, itu murni dalam ranahnya OJK,” jelasnya.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak OJK belum bisa dikonfirmasi. Redaksi24.com mencoba beberapa kali menghubungi nomor telponnya, namun tidak pernah direspon. Hal yang sama juga ketika redaksi,24.com mengirimkan pesan kepada OJK.

Diketahui, keputusan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) melakukan pemindahan RKUD Pemprov Banten dari Bank Banten ke Bank BJB menimbulkan kegaduhan di tengah Pandemi Covid-19. Gelombang antrian nasabah mengular di sejumlah kantor cabang Bank Banten. Himbauan pemerintah untuk tetap di rumah dan melakukan pshycal distancing, tak lagi dihiraukan.

Di tingkat legislatif, wacana melakukan hak interpelasi terhadap Gubernur Banten mencuat. Dewan melihat kebijakan pemindahan RKUD itu tergesa-gesa tanpa terlebih dahulu melakukan kordinasi dengan DPRD Banten. Untuk itu, Gubernur harus memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait kebijakannya tersebut.

Tidak sampai di situ, sejumlah masyarakat nasabah Bank Banten juga melakukan langkah hukum terkait permasalahan ini. Mereka menggugat Gubernur Banten ke Pengadilan Negeri (PN) Serang dengan dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Prosesnya kini sudah teregistrasi secara resmi di PN Serang, dan akan dilakukan sidang perdana pada tanggal 24 Juni 2020. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

1 Komentar