Pemprov Banten Berencana Ajukan Pinjaman ke Pemerintah Pusat

  • Whatsapp
pemprov banten
Gubernur Banten, Wahidin Halim.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Pemprov Banten berencana mengakukan pinjaman ke pemerintah pusat seperti yang dilakukan Pemprov Jawa Barat (Jabar) dan DKI Jakarta, melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digulirkan melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

Pinjaman itu dinilai bisa menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan Laporan Pertumbuhan Ekuitas (LPE) Provinsi Banten agar tetap positif dan dapat tumbuh sampai 1,5 persen pada APBD Perubahan tahun 2020 ini.

Bacaan Lainnya

Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengatakan, ditengah kondisi perekonomian dunia dan nasional yang mengalami keterpurukan seperti sekarang ini, dibutuhkan upaya luar biasa agar Banten tidak masuk ke jurang resesi.

“Untuk itu pertemuan dengan Presiden Joko Widodo bersama seluruh kepala daerah pada pertengahan Juli lalu itu, menjadi tonggak penting bagi kami untuk bertahan dari resesi dengan skema bantuan pemulihan ekonomi nasional dan daerah,” kata WH, kemarin.

BACA JUGA: Tangani Covid-19, Gubernur Pangkas Belanja Hibah Provinsi Banten

Untuk diketahui, Pemprov Jabar dan DKI Jakarta mendapat prioritas pinjaman karena Produk Domestik Broto (PDB) kedua daerah ini masing-masing berpengaruh terhadap PDB nasional sebesar 30 persen.

Selain itu, ada dua faktor yang menjadi pertimbangan Menkeu memprioritaskan dua daerah ini, pertama dampak Covid-19 yang signifikan terhadap ekonomi kedua daerah, yang kedua kesiapan proyek itu sendiri.

Pertumbuhan ekonomi Jakarta pada kuartal II menurun 5,6 persen, sementara untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya menurun 54 persen. Sedangkan Provinsi Jabar pada kuartal II perekonomiannya terkontraksi 2,7 persen (YoY) dan PAD-nya mengalami penurunan sebesar 16,7 persen.

Dari data acuan itu, Pemprov DKI Jakarta kemudian mengajukan pinjaman jangka pendek sebesar Rp12,5 triliun dan Jabar mengajukan jenis pinjaman yang sama sebesar Rp1,9 triliun.

Provinsi Banten pada kuartal I tahun 2020 untuk pertumbuhan ekonominya hanya 3,09 persen dan pada kuartal II kembali mengalami penurunan menjadi 1,2 persen.

Sementara untuk PAD-nya pada APBD Perubahan 2020 mengalami penurunan sebesar 17,1 persen atau Rp2,15 triliun dari target semula Rp12,61 triliun menjadi Rp10,45 triliun.

Mantan Walikota Tangerang dua periode itu melanjutkan, sehubungan dengan itu Pemprov Banten berencana memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah pusat tersebut. Nantinya, dana pinjaman itu akan difokuskan untuk program pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ketahanan pangan sebagai upaya strategis untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional yang berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat.

“Program ini juga untuk mendukung proyek strategis nasional yang berada di Banten, serta pemenuhan target RPJMD Provinsi Banten, pada tahun 2020 ini,” katanya.

BACA JUGA: Ekonomi Provinsi Banten Diprediksi Cuma Tumbuh 1,5 Persen

Diakui WH, rencana ini masih dalam kajian yang akan dilakukan Sekda bersama Dirjen Perimbangan Kemenkeu. Jika berdasarkan hasil kajian itu membolehkan, menurut WH, pihaknya akan melakukan pinjaman jangka pendek seperti yang dilakukan kedua provinsi itu.

“Kalau pinjaman jangka pendek kan tidak harus melalui pembahasan di DPRD dulu, bisa langsung dilakukan Pemprov Banten,” ujarnya.

Disinggung terkait besaran pinjaman yang akan dilakukan, WH mengaku masih menunggu hasil kajiannya terlebih dahulu, apakah pinjaman itu memakai bunga atau tidak serta mempertimbangkan pagu yang diberikan.

“Saya belum tahu besarannya, karena saya jarang pinjam. Mau pinjam ke BJB aja, sudah diributin dulu, makanya saya batalkan,” tegasnya.(Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.