Pemprov Banten Ancam Tindak ASN yang Jadi Spekulan Tanah SMAN 2 Leuwidamar

oleh -
sekda Banten
Sekda Banten, Almukhtabar.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Pemprov Banten akan memberi sanksi tegas kepada spekulan tanah yang dilakukan Aparat Sipil Negara (ASN). Sanksi tersebut bisa sampai pemecatan jika terbukti bersalah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Almukhtabar mengaku geram dengan ulah tindakan ASN yang menjadi spekulan tanah di SMAN 2 Leuwidamar, sehingga kini yang dikorbankan anak didik. “Yang saya dengar begitu. Kalau memang terbukti, kami akan memberikan sanksi tegas kepada ASN yang bersangkutan,” katanya, Jumat (8/11/2019).

Sekda mengaku sudah mengirim tim pengawas yang akan langsung turun ke lapangan untuk memastikan kebenaran kasusnya seperti apa. “Nanti kami akan berkoordinasi,” ujarnya.

Penyegelan dua ruangan di SMAN 2 Leuwidamar dilakukan pemilik tanah yang mengaku hingga sampai saat ini belum mendapat pelunasan pembayaran dari tahun 2017 sebesar Rp200 juta untuk 2.000 M2.

Uang yang dibayarkan untuk pembebasan lahan itu sendiri bersumber dari berbagai dana operasional sekolah seperti BOS dan dana Perpustakaan. Sebagai Pengguna Anggaran (PA) Kepala Sekolah dan Bendahara mempunyai hak penuh menggunakan anggaran tersebut.

BACA JUGA:

. Penyegelan SMAN 2 Leuwidamar Diduga Buntut Kasus Korupsi FS

. Sekolah Disegel Pemilik Lahan, KBM Siswa SMAN 2 Leuwidamar Terganggu

. Biro Infrastruktur Banten Telurusi Girik Hilang di Serpong

Berdasarkan dokumen FS yang dibuat Tanoeraya Konsultan yang kasusnya kini sedang ditangani Kejati Banten, kegiatan pembayaran lahan tersebut terjadi setelah adanya kesepakatan harga pada 2 Oktober 2017. Namun pada awal Juni 2017, Bendahara SMAN 2 Leuwidamar dengan inisial RDL sudah memberikan uang muka kepada pemilik tanah sebesar Rp20 juta.

Untuk pembayaran kedua dilakukan bendahara BOS pada 6 September 2018 sebesar Rp5 juta. Pembayaran ketiga pada 17 Oktober 2018 sebesar Rp20 juta yang dilakukan bendahara pembangunan perpustakaan.

Untuk pembayaran keempat masih dilakukan bendahara pembangunan perpustakaan pada tanggal 24 Oktober 2018 sebesar Rp10 juta. Sedangkan untuk pembayaran kelima dilakukan bendahara BOS pada 26 Nopember 2018 sebesar Rp5 juta.

Pembayaran keenam dilakukan pada 8 Desember 2018 dengan menggunakan dana proyek Renovasi Kelas Baru (RKB) dan Perpustakaan sebesar Rp5 juta dan pembayaran ketujuh dilakukan pada 14 Desember 2018 sebesar Rp100 juta, yang dananya bersumber dari proyek yang sama pada pembayaran keenam. Sehingga total yang sudah dibayarkan sebanyak Rp165 juta, padahal  anggaran pengadaan lahan untuk SMAN 2 Leuwidamar ada di tahun 2018. (Luthfi/Difa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *