Pemprov Banten Akan Lakukan Sinkronisasi Pergub Izin Air Permukaan

  • Whatsapp
Pemprov Banten
Kabid Pendapatan Bapenda Provinsi Banten, Abadi Wuryanto.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Pemprov Banten berencana akan melakukan singkronisasi antara Peraturan Gubernur (Pergub) dengan Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait proses pembuatan Surat Izin Pengambilan Air Permukaan (SIPAP).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Banten Muhammad Tranggono mengatakan, singkronisasi penting dilakukan agar proses pembuatan Pergub sejalan dengan Permen PUPR, sehingga tidak ada aturan yang dilabrak dalam pelaksanaannya nanti.

Bacaan Lainnya

Menurut dia, pembahasan singkronisasi ini sudah beberapa kali dilakukan bersama Kementerian terkait, termasuk juga mewacanakan perubahan Permen agar proses perizinan SIPAP bisa diefesienkan.

“Kordinasi ini terus kami lakukan, karena hal ini menjadi salah satu prioritas dalam pembahasan kami pada tahun ini,” ujarnya, Senin (10/8/2020).

BACA JUGA: Pansus Sebut Raperda Zonasi Pesisir Banten Cuma Formalitas

Tranggono mengaku, karena proses perbaikan Permen ini sangat sulit dilakukan, untuk itu jalan yang akan dilakukan adalah membuat Pergub baru yang mengatur hal ini. Menurut dia, sampai saat ini masih dalam proses perancangan Pergub, yang diharapkan selesai pada Agustus ini.

“Kami akui proses kordinasi dengan pusat ini menjadi salah satu kendala dalam penyelesaian masalah ini. Sehingga sampai saat ini kami belum bisa mengoptimalkan PAD dari sektor ini,” ujarnya.

Diakui Tranggono, dengan Pergub ini, apa yang menjadi kendala antar daerah dan pusat akan disambungkan sehingga terjalin harmonisasi yang baik dalam penggalian potensi PAD dari sektor ini. Dirinya juga mengetahui ada sebagian perusahaan AP yang mau bayar pajak, tapi kesulitan.

“Ya, semoga dalam waktu dekat bisa diselesaikan,” katanya.

Terpisah Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten Opar Sochari, yang didampingi Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan Abadi Wuryanto mengatakan, Bapenda meminta kepada PUPR agar segera membuat rancangan Pergub Banten tentang penyelenggaraan AP, yang didalamnya ada pembinaan, pengendalian.

“Perizinan dan pajak AP memang dua sisi yang berbeda, tapi kelengkapan dokumen SIPAP itu bagian dari syarat pengambilan pajak AP,” ujar Abadi.

Dalam Pergub tersebut, lanjut Abadi, berisikan pengendalian pengawasan perusahaan terhadap pengambilan air permukaan, tata cara penghitungan pamakaian debit AP oleh dinas teknis terkait, termasuk juga nanti review terhadap harga dasar air.

“Kalau tarif itu harganya sudah ada sesuai Perda, Provinsi Banten menentukan tarifnya 10 persen, sama dengan provinsi lain. Tapi kalau harga dasar air, itu dinas PUPR nanti yang akan menetapkan, tergantung jenis skala perusahaannya, ada kecil, sedang dan besar,” jelasnya.

Abadi mencontohkan, untuk perusahaan kecil A misalnya, dalam sebulan menggali 1000 meter kubik air, sementara harga dasar air untuk perusahaan kecil 100/M2, totalnya 100 ribu. Kemudian dikali tarif pajak air permukaan 10 persen, berarti total pajaknya 10 ribu. Dari angka itu dibagi dua dengan Kab/Kota setempat.

“Tarif pajak airnya sama semua, yang membedakan itu harga dasar airnya. Makanya kita minta dinas PUPR untuk menyelesaikan persoalan administrasi perizinan ini, agar kami bisa menarik pajaknya secara optimal,” tutupnya.(Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.