Pemprov Bali Harap Pusat Berikan Kewenangan Penerima BPUM Pada Daerah

oleh -
Ilustrasi: Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) untuk UMKM.

DENPASAR, REDAKSI24.COM- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mengharapkan pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan calon penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) agar menjadi lebih tepat sasaran dan tepat waktu.

“Karena ditentukan oleh pusat, ada yang tahun lalu sudah dapat, tahun ini dapat lagi. Sedangkan yang belum dapat tahun 2020, ‘nggak dapat lagi tahun ini,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali I Wayan Mardiana di Denpasar, Jumat (23/7/2021).

Untuk tahun 2021, katanya, Bali mendapatkan jatah BPUM sebesar Rp287 miliar yang diterima 239.469 UMKM. Masing-masing UMKM mendapatkan bantuan sebesar Rp1,2 juta. Hingga bulan Juli 2021 sudah cair sebanyak 76,5 persen dari total UMKM penerima.

“Jumlah UMKM di Bali totalnya 427 ribu unit, sedangkan yang menerima 239 ribu lebih sehingga kondisi ini memicu kecemburuan di antara pelaku UMKM. Di samping itu besaran yang diterima menurun, dari Rp2,4 juta pada 2020 kini menjadi Rp1,2 juta,” ucapnya pada penyerapan aspirasi bertajuk Usaha Pembangkitan Koperasi pada Era Pandemi yang digelar anggota DPD RI Made Mangku Pastika. ​​​​​​

BACA JUGA: Sebanyak 49.500 UMKM Daftar BPUM ke Dinkop Lebak

Mardiana mengharapkan Pastika selaku anggota DPD RI dapat memperjuangkan ke Kementerian agar lebih banyak bantuan yang bisa diberikan kepada masyarakat Bali yang ekonominya sangat terpuruk karena pandemi COVID-19.

Selain itu, dia mengharapkan ada kebijakan yang memudahkan koperasi mendapatkan permodalan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) karena umumnya koperasi tidak memiliki jaminan. Di Bali hingga saat ini baru terserap sebesar Rp27 miliar.

BACA JUGA: Wow, 40 Pelaku UMKM Perempuan di Lebak Dapat Pelatihan Digital Marketing

Selain persoalan permodalan, Mardiana mengatakan secara umum koperasi dan UMKM di Bali dihadapkan pada tantangan rendahnya kompetensi SDM pengelola, rendahnya daya saing, produktivitas dan pemasaran, hingga belum optimalnya jaringan kemitraan.

Hingga 2020, tercatat jumlah koperasi di Bali mencapai 5.119 unit yang terdiri atas koperasi jasa (233), koperasi konsumen (312), koperasi pemasaran (80), koperasi produsen (292), dan koperasi simpan pinjam (1.391).

BACA JUGA: Khawatir Jadi Kluster Baru Covid-19, Dinas Koperasi Lebak Tutup Pelayanan Tatap Muka Pengajuan Bantuan Pemerintah Untuk Usaha Mikro Yang Membludak

“Untuk tahun ini, ditargetkan dapat ditambah koperasi pemasaran atau produksi berbagai komoditas pertanian seperti jeruk, manggis, mangga, gabah, dan sebagainya,” ucap Mardiana.

Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Made Mangku Pastika mengatakan kondisi pandemi COVID-19 telah memaksa semua pihak untuk memutar kembali kehidupan, salah satunya untuk kembali melirik potensi koperasi.

“Di tengah terpuruknya pariwisata Bali, ya alternatifnya melalui koperasi,” ucap mantan Gubernur Bali periode 2008-2018 itu.

Menurut dia, dibutuhkan keberanian untuk berani memulai usaha dan mencoba. Masyarakat Bali hendaknya selalu optimistis dan jangan mudah putus asa.

“Di tengah pandemi ini, kita tidak boleh menyerah karena kita tidak tahu kapan berakhirnya pandemi ini, namun hidup harus tetap berjalan,” ucap anggota Komite 2 DPD RI itu.

Dalam kesempatan tersebut juga hadir sebagai narasumber Agus Maha Usada yang merupakan deklarator atau pendiri Koperasi Mahesa Agro Wisata.

Koperasi yang anggotanya tokoh-tokoh pariwisata, kalangan perbankan dan penekun pertanian itu akan difokuskan usahanya untuk membantu pemasaran produk pertanian berbasis digital. (Rhismawati/Ant/Aan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.