Pemkot Tangerang Ancam Hentikan Pelayanan Publik di Bangunan Kemenkumham

oleh -
Nota Keberatan Walikota Tangerang

REDAKSI24.COM—Perseteruan antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly dan Walikota Tangerang Arief R. Wismansyah terus bergulir. Bahkan saat ini melalui Dalam surat nota keberatan yang ditandangani Arief pada Rabu (10/7/2019) lalu, Pemkot Tangerang  mengancam mulai Senin (15/7/2019) mendatang, tidak akan lagi memberikan pelayanan publik untuk bangunan yang berdiri di atas tanah milik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Pelayanan publik mulai dari kebersihan, penerangan jalan umum dan perbaikan drainase tidak akan akan diberikan lagi mulai di komplek Kehakiman dan Pengayoman karena   lahan itu berdiri di atas aset Kemenkumham yang Fasos Fasumnya belum diserahkan ke Pemerintah Kota Tangerang.

“Karena memang bukan menjadi tanggung jawab kami sebelum adanya serah terima aset prasarana, sarana, dan utilitas (PSU),” tulis Arief dalam nota keberatan tersebut.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DHL) Kota Tangerang Dedi Suhada saat dikonfirmasi membenarkan adanya nota keberatan yang dikelurkan Pemkot Tangerang kepada kemenkuham tersebut. Suhada pun mengaku pihaknya tidak akan memberikan pelayanan sampah.

“Tentunya DLH akan menindaklanjuti sesuai kebijakan Pak Walikota,” katanya, Kamis (11/7/2019)

Sebelumnya perseteruan antara Pemkot Tangerang dan Kemenkumham tersebut berawal dari komentar Menkumham, Yasonna Laoly yang menpertanyakan tidak kunjung dikeluarkannya surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi perguruan tinggi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) yang berada di kawasan Pemerintahan Kota Tangerang.

Saat peresmian kedua polteknik tersebut, Yasona menyindir kebijakan Walikota Tangerang  yang dianggapnya tidak mendukung program Kemenkumham.

“Ini mau buat tata ruang menjadi persawahan aneh banget kalau mau di buat daerah persawahan, ini sama saja cari gara-gara. Nanti kita bicarakan dengan Menteri ATR, profesional saja, nanti kita bisa duduk bersama,” katus Yasona saat itu.

Komentar tersebut dibalas Walikota Tangerang Arief R Wismanyah dengan mengirimkan nota keberatan ke Kemenkumham dan berencana akan menghentikan pelayanan publiknya di berbagai bangunan yang berdiri diatas tanah Kemenkumham. (Agus/Hendra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *