Pemkot Cilegon Diminta Transparan Soal Nilai Peserta Open Bidding

  • Whatsapp
open bidding kota cilegon
Ilustrasi - DPRD Kota Cilegon meminta Pemkot Cilegon untuk transparan terhadap hasil nilai peserta lelang jabatan.

CILEGON, REDAKSI24.COM – Proses lelang jabatan terbuka (open bidding) tiga jabatan eselon II Sekretariat Daerah Kota Cilegon, yang akan dihelat pada tahun ini, dipertanyakan Komisi I DPRD Cilegon, khususnya terkait transparansi perolehan hasil akhir peserta open bidding.

Pertanyaan itu terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Komisi I DPRD Kota Cilegon bersama Sekretaris Daerah Kota Cilegon, Sari Suryati dan jajaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Cilegon, di Gedung DPRD Cilegon, Jumat (24/7/2020).

Bacaan Lainnya

Anggota Komisi I DPRD Kota Cilegon, Aam Amrulloh menilai, transparansi nilai yang diperoleh peserta open bidding perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan masyarakat. Selain itu, kata dia, untuk meyakinkan masyarakat bahwa Pemkot Cilegon telah memilih Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbaik untuk menduduki jabatan strategis.

“Boleh nggak kalau hasilnya (peroleh nilai) itu diperlihatkan kepada publik? Untuk menepis rumor bahwa open bidding ini hanya seremonial, karena ASN yang terpilih itu sesungguhnya sudah disiapkan sebelum open bidding dimulai,” katanya.

BACA JUGA: DKPP Sebut Penyelenggara Pilkada Kota Cilegon Rawan Dijadikan Mesin Politik Bapaslon

Ketua Komisi I DPRD Kota Cilegon, Hasbudin menilai wajar adanya permintaan transparansi nilai peserta dalam seleksi open bidding dari parlemen, dalam hal ini Komisi I yang menjadi mitra kerja BKPP, selaku OPD penyelenggara open bidding.

“Nilai hasil seleksi diumumkan untuk menjawab keraguan masyarakat. Kami tidak melihat pertimbangan psikologi, hanya melihat profesionalisme, karena kami bicara seleksi. Jadi menurut kami itu tidak berlebihan,” ulasnya.

Sementara itu, Sekda Kota Cilegon, Sari Suryati mengakui pertanyaan ini selalu menjadi pembahasan antara pemerintah daerah dan Tim Panitia Seleksi (Pansel) dalam setiap proses open bidding. Namun, kata Dia, karena sejumlah pertimbangan, tranparansi nilai itu tidak diumumkan ke publik.

Selanjutnya, hasil itu diserahkan kepada prerogatif Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dalam hal ini Walikota Cilegon untuk menentukan pejabat terpilih dari tiga besar nama yang diajukan.

“Dari Tim Pansel lebih kepada kode etik menjaga ASN peserta open bidding. Kalau diumumkan sebenarnya juga tidak masalah, karena tidak ada yang dirahasiakan. Tapi yang dikhawatirkan lebih kepada psikologi peserta, agar tidak menjadi bahan olok-olokan,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, perolehan nilai dari peserta open bidding merupakan nilai murni berdasarkan penilaian dari tim asesmen. Pemkot Cilegon, kata dia, tidak dapat mengintervensinya.(Firasat/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.