Pemkab Tangerang Tanda Tangani Perjanjian Pungutan Pajak

oleh -
pemkab tangerang, dirjen pajak, direktorat jenderal perimbangan keuangan, perjanjian kerja sama, pungutan, bapenda,
Bupati Tangerang, Banten, A Zaki Iskandar menandatangani PKS dengan Dirjen Pajak secara cirtual.

KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.COM – Bupati Tangerang, A Zaki Iskandar menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), secara virtual di ruang rapat Cituis Lantai 5 Gedung Bupati Tangerang, Tigaraksa.

Bupati Tangerang, A Zaki Iskandar didampingi Kepala Kantor Pajak Pratama Kosambi, Yudi Asmara Jakalelana dan Kepala Bapenda, Soma Atmaja, menandatangani PKS optimalisasi pemungutan pajak bersama 84 pemerintah daerah kabupaten atau kota lain di seluruh Indonesia, Rabu (21/4/21).

Dirjen DJPK Astera Primanto Bakti mengatakan, kerja sama dilakukan dengan maksud agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat bersinergi dalam pemungutan pajak sehingga tercapai penerimaan pajak yang optimal.

Selain itu, kata dia, PKS memperbaiki dan meningkatkan basis data perpajakan serta mempermudah pertukaran data dan pelaksanaan kegiatan penggalian potensi pajak di pusat dan daerah.

“Dengan kerja sama ini diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi perpajakan serta data perizinan dari pemerintah daerah. Selain itu diharapkan pengawasan kepada wajib pajak dapat dilakukan secara optimal,” ungkapnya.

BACA JUGA: Pemkab Tangerang Minta Koperasi Pewarta Berkah Sejahtera Gandeng UMKM

Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo menyampaikan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak dengan Pemerintah Daerah adalah mengumpulkan penerimaan negara dan mengumpulkan penerimaan daerah bagi Pemerintah Daerah.

“Maka diperlukan sinergi saling bahu membahu dalam melakukan pengawasan atau pengelolaan wajib pajak agar apa yang dilaporkan wajib pajak kepada DJP sama dengan apa yang dilaporkan pemerintah daerah, sehingga perlu meningkatkan kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,” jelasnya.

Selain pelaksanaan pertukaran data perpajakan, perjanjian meliputi pemanfaatan data atau informasi pajak atas pengusaha, terdaftar dan belum terdaftar, pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak Bersama dalam bidang perpajakan, pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak (KSWP) dan koordinasi dalam penyusunan regulasi pajak daerah.

Kemudian, pendampingan dan dukungan kapasitas dalam kegiatan penerapan sistem teknologi informasi perpajakan daerah, dukungan kapasitas dalam kegiatan bimbingan teknis dan pendampingan dalam rangka pembinaan administrasi perpajakan daerah serta sosialisasi perpajakan secara terpadu.

Bupati Tangerang A Zaki Iskandar mengatakan, kerja sama ini merupakan salah satu hal penting untuk menggali potensi pajak, khususnya di Kabupaten Tangerang, baik pajak daerah ataupun pusat.

“Tentu saja ini merupakan bentuk sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Ini merupakan bentuk kerjasama yang memiliki banyak manfaat dari sektor perpajakan,” tuturnya

Bupati menjelaskan, penandatanganan kerja sama tersebut untuk mengoptimalkan pelaksanaan pertukaran dan pemanfaatan data atau informasi perpajakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

“Saya berharap, dengan kerjasama ini, penerimaan pajak akan semakin optimal dan tingkat kesadaran bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu semakin tinggi,” harapnya.(IKP/DIFA)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.