Pemkab Pandeglang Gagas Perda Kawasan Tanpa Rokok

oleh -
perda KTR
Dinas Kesehatan Pandeglang, bersama sejumlah instansi di lingkungan Pemkab Pandeglang,menggelar rapat konsolidasi penetapan kawasan tanpa rokok.

PANDEGLANG, REDAKSI24.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, Banten, melalui Dinas Kesehatan (Dinkes), berencana akan menerbitkan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Perda itu dibuat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pandeglang, Raden Dewi Setiani mengatakan, dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pihaknya tengah merancang Perda KTR. Namun kata Dewi, untuk menuju terbitnya Perda KTR, saat ini pihaknya tengah merancang draf Peraturan Bupati (Perbup) kawasan tanpa rokok tersebut.

“Penetapan kawasan tanpa rokok sudah dilakukan, salah satunya di setiap kantor pemerintahan. Maka sekarang tinggal mendorong untuk pembuatan Perdanya,” ungkap Dewi, dalam acara konsolidasi penetapan kawasan tanpa rokok di Hotel S’Rizki Pandeglang, Senin (18/11/2019).

Lanjut Dewi, saat ini piahknya juga sedang menyusun naskah akademik Perda KTR tersebut, yang dibantu pihak UHAMKA. “Sebelum ada Perda harus ada Perbupnya dulu. Namun untuk menuju kedua aturan itu sedang kami proses,” katanya.

BACA JUGA:

. Puluhan Murid SDN Sukarame 2 Pandeglang Bersihkan Sungai

. Bos CAS Water Park Cikole Bertekad Rebut Kursi Bupati Pandeglang

. Serapan APBD 2019 Rendah, DPRD Pandeglang Minta Bupati Bertanggungjawab

Menurutnya, jika nanti Perda kawasan tanpa rokok itu sudah ada, maka bagi warga yang merokok di kawasan tanpa rokok yang sudah ditetapkan, akan dikenakan sanksi. “Kalau Perbup memang tidak ada sanksi bagi pelanggar. Namun jika Perda sudah jadi, maka sanksi itu akan berlaku,” ujarnya.

Diakuinya, kebiasaan merokok itu sudah meluas di setiap kalangan masyarakat, bahkan cenderung meningkat dikalangan anak-anak dan remaja. Dampaknya, akan mempengaruhi terhadap bonus demografi yang akan dicapai Negara Indonesia, jika tidak diantisipasi dari sekarang.

“Khawatir nantinya para generasi muda akan menderita penyakit tidak menular. Seperti gangguan jantung, asma, kanker dan penyakit tidak menular lainnya,” tutur Dewi.

Rd Dewi mengaku, dampak dari rokok tersebut akan menpengaruhi produktivitas perokok di usia produktif. Maka dari itu, sebagai upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, pihaknya akan mendorong peraturan kawasan tanpa rokok tersebut.

“Masalah merokok menjadi masalah serius. Karena rokok bisa mengganggu kesehatan,” ujarnya.

Ditambahkannya, untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok harus mendapatkan dukungan dari semua pihak. Sebagai stakeholder yang menangani bidang kesehatan, maka penetapan kawasan tanpa rokok harus dimulai dari kalangan pemerintah terlebih dahulu.

“Saat ini kami sedang berupaya melakukan pengamanan, melalui penetapan kawasan tanpa rokok,” tambahnya.

Sekretaris Daerah Pandeglang, Pery Hasanudin mengaku mendukung langkah yang dilakukan Dinkes. Sebab upaya peningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan membuat kawasan tanpa rokok itu sangat bagus, dan langkah itu perlu didukung semua pihak.

“Memang pemerintah daerah wajib harus menetapkan kawasan tanpa rokok. Dengan langlah itu, derajat kesehatan masyarakat akan meningkat,” katanya. (Samsul Fathoni/Difa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.