Pemkab Pandeglang Dinilai Kecewakan Puluhan Tenaga Penyuluh Pertanian

  • Whatsapp
Penyuluh pertanian, pemkab pandeglang, p3k, banten, KTNA Pandeglang,
Ketua KTNA Pandeglang, Anton Haerul Samsi.

KABUPATEN PANDEGLANG, REDAKSI24.COM – Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Pandeglang, Anton Haerul Samsi mengaku, merasa kecewa terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, Banten. Kekecewaan itu menyusul hanya sebagian penyuluh pertanian yang lolos testing diajukan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Menurut Anton, penyuluh pertanian yang ikut testing P3K dan sudah lulus itu, jumlahnya sebanyak 62 orang. Tapi yang diajukan Pemkab Pandeglang untuk pemberkasan hanya 35 orang, sementara yang 27 orang lagi tidak diajukan.

Bacaan Lainnya

“Harusnya Pemkab Pandeglang mengajukan semua penyuluh yang sudah lulus testing P3K. Kecuali tidak lulus, tidak diajukan, tapi mereka passing grade-nya lulus dan asesmentnya juga sudah lulus. Tapi dalam pemberkasan hanya sebagian,” ungkap Anton saat ditemui di Gedung DPRD Pandeglang, Kamis (19/11/2020).

Anggota DPRD Pandeglang itu juga menuturkan, para penyuluh pertanian tidak memiliki peluang untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), karena usia mereka rata-rata sudah diatas 35 tahun. Kesempatan mereka untuk peningkatan kesejahteraanya yaitu diangkat menjadi P3K, sehingga mereka mengikuti tes P3K dan lulus.

“Saya sangat menyayangkan Pemkab Pandeglang, yang tidak mengajukan semua penyuluh pertanian yang lolos tes P3K untuk pemberkasan di BKN. Padahal itu harapan para penyuluh saat mereka tidak punya peluang lagi menjadi PNS,” katanya.

BACA JUGA: Sejumlah Kader Balik Arah Dukung Paslon 02 di Pilkada Pandeglang, Partai Demokrat Mendadak Gelar Rakor

Menurut Politisi Golkar itu, alasan Pemkab Pandeglang tidak mengajukan semua penyuluh yang lolos tes P3K untuk pemberkasan, karena minimnya anggaran pemerintah, sehingga dikhawatirkan tidak bisa memberikan gaji.

Tapi lanjut Anton, persoalannya bukan soal rendahnya APBD Pandeglang, namun Pemkab harus memikirkan nasib penyuluh yang sudah mengabdi selama puluhan tahun di Pandeglang.

“Saya minta Pemkab Pandeglang mengajukan semua penyuluh yang lulus tes P3K untuk pemberkasan. Karena pengabdiannya sudah cukup dan kontribusinya juga banyak ke Pemkab Pandeglang,” ujarnya.

Sebetulnya tambah Anton, jika diajukan semua juga para penyuluh pertanian untuk menjadi P3K tidak memberatkan pada APBD Pandeglang. Dana Alokasi Umum (DAU) bukan dari APBD kabupaten saja, akan tapi ada dana dari pusat yang juga ditransfer ke kas daerah.

“Kalau diajukan pemberkasan sebanyak 62 orang, saya yakin anggarannya juga nanti dikasih untuk sebanyak itu, sesuai yang diajukan. Makanya saya minta sisa penyuluh yang lolos P3K itu diajukan lagi untuk pemberkasan, kasihan mereka sudah lama mengabdi di Pandeglang,” harapnya.

Sementara sejauh ini belum ada tanggapan dari Pemkab Pandeglang terkait nasib puluhan tenaga penyuluh yang tidak diajukan dalam pemberkasan. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta beberapa kali dihubungi melalui telepon selulernya sedang dalam keadaan tidak aktif. (Samsul Fathoni/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.