Pemkab Lebak Tata Gunung Luhur Bersama Perhutani dan TNGHS

  • Whatsapp
Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya.

LEBAK, REDAKSI24 .COM- Viralnya destinasi wisata Gunung Luhur yang dikenal dengan sebutan Negeri Diatas Awan, baik lewat medsos maupun berbagai media, membuat lokasi wisata tersebut banyak dikunjungi wisatawan, baik dari dalam maupun luar daerah.

Karenanya, Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak terus melakukan pembenahan terhadap destinasi wisata tersebut. Dan melakukan kordinasi dan sinergitas dengan pihak Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), sertab perhutani agar lokasi itu dijadikan Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).

Bacaan Lainnya

” Karena masuk ke wilayah TNGHS, maka kami gandeng pihak tersebut dan Perhutani untuk mengeluarkan izin khusus dalam pengelolaan wisata di zona rimba dan konservasi,” kata Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya kepada Redaksi24.com, Senin (23/9/2019).

Dan Pemkab Lebak, katanya, telah melakukan pertemuan dengan pihak (TNGHS), dalam rangka pembahasan pemetaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lokal, khususnya di daerah Gunung Luhur di Ruang Rapat Terbatas Setda Lebak, Jumat (20/9/2019) lalu.

Sebenarnya, kata Iti, sejak dua tahun yang lalu Pemkab Lebak sudah melaksanakan MOU dengan pihak TNGHS dan Perhutani. Namun karena Lebak ditetapkan oleh Provinsi sebagai daerah daerah hijau makan banyak wisata di Lebak masuk dalam kewenangan TNGHS dan perhutani dibawah kementrian KLHK. Sehingga pemerintah Lebak tidak bisa melakukan pengembangan dan pembangunan destinasi wisata diwilayahnya tanpa kordinasi dengan pihak-pihak terkait itu” jelas Bupati Lebak.

BACA JUGA:

Serunya Perjalanan Wisata ke Negeri Di Atas Awan Citorek Lebak

Pesona Wisata Curug Pancuran Cibarani, Berpotensi Tingkatkan PAD Pamkab Lebak

Warga Minta Pemkab Lebak Kelola Wisata Sumber Air Panas Citando

Sementara itu Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I pada Balai TNGHS,  Siswoyo mengatakan, terkait pembangunan dan pengelolaan Gunung Luhur, pihaknya berencana melakukan perubahan status zonasi, daribzona rimba menjadi zona pemanfaatan yang sesuai dengan PP 36 Tahun 2010.

” Kita berharap pembangunan Gunung Luhur sesuai dengan aturan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyrakat setempat,” ungkap Siswoyo.(Yusuf/Aan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.