Pemkab Lebak Tambah Anggaran Penanganan Covid-19 Menjadi Total Rp 181 M

  • Whatsapp
Anggaran awal penanganan Covid-19 Lebak.

LEBAK, REDAKSI24.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak menambah anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 21 M. Dari penambahan tersebut, anggaran penanganan Covid-19 yang sebelumnya hanya Rp 160 M menjadi Rp 181 M

Kepala Bidang (Kabid) Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lebak Agung Santoso membenarkan terjadi penambahan anggaran untuk penanganan Covid-19 di Lebak. Katanya, penambahan tersebut merupakan hasil Refocusing jilid II anggaran yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020. Refocusing sendiri dilakukan dengan melakulan efisiensi terhadap seluruh kegiatan dan pengadaan jasa ataupun modal pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di ruang lingkup Pemkab Lebak.

Bacaan Lainnya

“Iya, anggarannya bertambah me jadi Rp 181 M, ” kata Agung ketika dihubungi Redaksi24.com melalui telepon selulernya, Rabu (3/6/2020).

Agung menuturkan, penambahan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya perpanjangan masa tanggap darurat Covid-19 menjadi 6 bulan. Anggaran penanganan Covid-19 sendiri dibagi ke 4 lini, yakni sektor penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, penyediaan jaring pengaman sosial (JPS) dan cadangan. Kata Agung, penambahan anggaran hanya terjadi pada alokasi dana cadangan penanganan covid-19, yang sebelumnya hanya Rp. 19 M bertambah Rp. 21 M sehingga saat ini menjadi Rp. 40 M lebih.

Sedangkan untuk 3 lini lainnya, kata Agung, hanya mengalami penyesuaian anggaran, seperti pada sektor penanganan dampak ekonomi yang semulanya berjumlah Rp. 10 M saat ini hanya menjadi Rp. 3 M, dan untuk penyediaan JPS yang semulanya berjumlah Rp. 87 M bertambah, sehingga saat ini menjadi Rp. 95 M lebih untuk mengakomodir JPS bagi UMKM yang sebelumnya dianggarkan pada sektor penanganan dampak ekonomi. Dan untuk penanganan kesehatan sendiri masih berjumlah Rp. 42 M tidak mengalami penambahan ataupun pengurangan.

“Awalnya pada dampak ekonomi ada alokasi khusus untuk bantuan biaya hidup UMKM, namun itu dikoreksi oleh BPKAD Provinsi Banten, sehingga bantuan biaya hidup tersebut dipindahkan ke sektor penyediaan jps, ” tuturnya.

Lebih jauh, ia mengungkapkan, dana cadangan sendiri akan digunakan untuk mengcover seluruh sektor jika dinilai mengalami kekurangan. Seperti penyediaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga kurang mampu yang ekonominya terdampak Pandemi Covid-19 bila masa tanggap darurat diperpanjang.

“Jika masa tanggap darurat diperpanjang menjadi 6 bulan, maka penyediaan JPS juga akan bertambah 3 bulan lagi, yang nantinya akan diambil dari dana cadangan itu, ” ungkapnya.

Dikatakannya, seluruh dana penanganan COVID-19 dialokasikan pada mata akun Belanja Tidak Terduga yang dananya ada di rekening Kas Daerah (Kasda) dan hanya akan dicairkan kepada perangkat daerah yang ditunjuk oleh Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Lebak.

” Dananya tetap ada di Kasda, karena itu masuk ke dalam BTT. Konsep BTT sendiri hanya digunakan jika dibutuhkan saja, itupun harus dengan persetujuan auditor (Inspektorat) karena ada verifikasi dulu. Sesuai aturan dinas yang butuh nanti membuat RAB, diverifikasi oleh inspektorat lalu baru diajukan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk pencairan lewat mekasnisme TU yang harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 2 minggu untuk menghindari penyalahgunaan,”pungkasnya. (Yusuf/Aan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.