Pemkab Lebak Lakukan Perubahan Alokasi Anggaran Untuk Penanganan Covid-19 Sebesar Rp 106,9 Miliar

  • Whatsapp
Pemkab Lebak- istimewa.

LEBAK, REDAKSI24.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak melakukan refouncing atau perubahan alokasi anggaran untuk penanganan virus corona (Covid-19) sebesar Rp. 106,9 Milliar.

Sekretaris Daerah sekaligus Koordinator Kesekretariatan Gugus Tugas Covid-19 Lebak, Dede Jaelani mengatakan, anggaran tersebut selanjutnya akan dialokasikan untuk jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi, serta pemenuhan alat pelindung diri (APD) hingga bulan Oktober 2020.

Bacaan Lainnya

” Jaring pengaman sosial akan berupa program Bantuan Sosial (Bansos) yang ditunjukkan kepara warga yang terdampak Covid-19,” kata Dede kepada Redakso24.com, Selasa (14/4/2020).

Dede menjelaskan, dari Rp. 106,9 M tersebut, Rp. 63 M akan digunakan untuk penanganan dampak ekonomi masyarakat dengan program sembako tersebut, Rp. 35 Milliar akan digunakan untuk pemenuhan alat pelindung diri (APD), dan Rp. 5 Milliar untuk penanganan dampak ekonomi seperti dukungan industri dan UMKM, serta pemulihan ekonomi daerah.

” Ada 13 kiteria warga yang akan mendapatkan program Bansos, diantaranya orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pemantauan (PDP), karyawan yang di PHK, tukang ojek, serta pedangan kecil yang tidak berjulan lagi,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lebak Budi Santoso, mengatakan, alokasi anggaran telah dilakukan secara bertahap mulai dari pengajuan oleh Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Lebak, dan telah dikeluarkan melalui manajemen kas daerah.

BACA JUGA:

Wabah Corona Semakin Meluas, Bupati Lebak Minta Dinkes cegah Penyebarannya

. Antisipasi Penyebaran Virus Corona, Pemkab Lebak Batasi Kegiatan di Ruang Publik

Lebih lanjut, ia menjelaskan, anggaran tersebut sesuai dengan Instruksi Mendagri kepada kepala daerah agar melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (Refocusing) dan perubahan alokasi anggaran melalui optimalisasi penggunaan belanja tidak terduga (BTT) yang tersedia dalam APBD 2020.

“ Ini sifatnya belum final, pasti akan adanya penambahan dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemprov Banten ke BTT yang harus di refouncing kembali untuk penanganan Covid-19,” jelasnya.

Dikatakannya, BTT dipergunakan secara fleksibel sesuai dengan pengajuan rencana kebutuhan belanja (RKB) organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengajukan. Sesuai dengan Instruksi dan Permendagri, refocusing BTT secara umum digunakan untuk 3 poin penanganan prioritas yakni pada bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial.

” Nantinya akan ada penambahan disemua bidang, karena ini sifatnya dinamis,” pungkasnya. (Yusuf/Aan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.