Pemerintah Sediakan Program KIP dan KIPK Agar Rakyat Bisa Sekolah Gratis Hingga Sarjana

  • Whatsapp
Pemerintah menyediakan sekolah gratis dari tingkat dasar hingga sarjana lewat program KIP dan KIPK
Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden, Ma'ruf Amin menyediakan sekolah gratis dari jenjang sekolah dasar hingga sarjana melalui program KIP dan KIPK, demikian pernyataan Kantor Staf Presiden (KSP), di Jakarta, Selasa (20/10/2020)

JAKARTA, REDAKSI24.COM– Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden, Ma’ruf Amin mengklaim telah menyediakan sekolah gratis dari jenjang sekolah dasar hingga sarjana lewat bantuan program KIP ( Kartu Indonesia Pintar) dan KIPK (Kartu Indonesia Pintar Kuliah)

Hal itu tertulis dalam ‘Laporan Tahunan 2020’ yang dirilis Kantor Staf Presiden (KSP), Selasa (20/10/2020).

Bacaan Lainnya

“Sekolah hingga sarjana saat ini bisa dicapai oleh semua kalangan masyarakat. Pemerintah menyediakan bantuannya dengan KIP supaya rakyat bisa sekolah gratis untuk siswa SD, SMP, dan SMA,” demikian seperti dikutip dalam laporan tahunan itu.

Tidak hanya KIP untuk SD, SMP, SMA, pemerintah juga membuat KIPK. Kartu tersebut menjadi salah satu solusi bagi siswa untuk melanjutkan kuliah.

BACA JUGA:Kemendikbud: BOS dan BOP Bisa Dipakai Untuk Bayar Gaji Guru Honorer

“KIPK juga disiapkan untuk mereka yang terdata sebagai penerima KIP dan ingin melanjutkan pendidikan hingga jadi sarjana,” bunyi laporan tersebut.

Dalam laporan tahunan itu, alokasi penerima program KIP antara lain, 10,3 juta orang untuk tingkatan SD, 4,6 juta orang untuk tingkatan SMP, dan 3,2 juta orang untuk tingkatan SMA/SMK. Kemudian sebanyak 200 ribu orang penerima KIP untuk kuliah.

Adapun jumlah bantuan yang diterima untuk tingkatan SD sebesar Rp 450 ribu per tahun, SMP sebanyak Rp 750 ribu per tahun dan SMA/SMK Rp 1 juta per tahun.

Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan program merdeka belajar. Menurut laporan tersebut, lembaga pendidikan turut direformasi agar merdeka dari tekanan administrasi, prestasi, penerimaan siswa baru, hingga akreditasi.

BACA JUGA:Tidak Diistimewakan Anak Presiden Di Sekolah Partai, Gibran: Saya Siap Dihukum Push Up Jika Langgar Disiplin

Merdeka belajar, dalam laporan itu, menjadi penting agar guru dan siswa mengikuti sekolah dengan menarik dan membahagiakan, namun tetap berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan dan masa depan.

“Di tingkat kuliah, merdeka belajar memberikan dorongan bagi kampus untuk membuka program studi baru serta akreditasi yang lebih fleksibel. Juga adaptif dengan kebutuhan dunia kerja,” tulis laporan tersebut.

Sejauh ini, dari data Kemendikbud, jumlah guru yang bersertifikat meningkat dari tahun ke tahun.

Pada 2015 tercatat 1.350.661 guru yang bersertifikat. Kemudian naik menjadi 1.4491.609 guru pada 2016. Pada 2017 sebanyak 1.506.813 guru yang bersertifikat, 2018 ada 1.555.242 guru, dan 2019 sebanyak 1.594.722 guru yang bersertifikat.

Selain itu, dalam laporan itu disebutkan bahwa pemerintah juga terus melanjutkan program sekolah vokasi degan dunia usaha. Sekolah-sekolah vokasi menyiapkan sumber daya manusia (SDM) sesuai kebutuhan industri.

Dari data yang dipaparkan, terdapat 14.084 SMK yang melakukan kerja sama, 272.788 jalinan kerja sama SMK dengan industri, 190.842 industri yang menjadi mitra SMK, dan 87 bidang usaha mitra industri SMK. (Agung/Jaya)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.