Pemerintah Raup Dividen Rp378 T dari Kucuran Dana PMN

  • Whatsapp
Isa menyatakan pemerintah mendapat deviden Rp378 triliun dari pemberian PMN kepada BUMN
Dijen Kekayaan Negara Kemenkeu RI, Isa Rachmawarta

JAKARTA, REDAKSI24.COM— Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmawarta menyatakan, pemerintah memperoleh dividen sekitar Rp378 triliun sepanjang 2010 hingga 2019 dari pemberian dana Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada sejumlah BUMN dan lembaga.

“Secara agregat PMN sejak 2005-2019 yang Rp233 triliun itu sudah ketinggalan. Kalah besar dibanding dividen yang sudah diterima 2010-2019 Rp378 triliun,”ujar Isa dalam diskusi virtual di Jakarta, Jumat.

Bacaan Lainnya

Menurut Isa, total dividen yang diraup pemerintah Rp378 triliun sepanjang 2010-2019 itu lebih besar dibandingkan dengan total PMN yang diberikan kepada BUMN dan lembaga sejak 2005-2019 yaitu Rp233 triliun.

Kata dia, total pemberian PMN sepanjang 2005-2019 kepada BUMN dan lembaga sebesar Rp233 triliun terdiri dari Rp215,7 triliun berbentuk tunai dan Rp17,3 triliun nontunai.

BACA JUGA:Sempat Mangkrak Revisi UU BUMN Bakal Dilanjutkan

“Jadi secara fundamental penyertaan modal  itu adalah investasi pemerintah kepada BUMN sehingga wajar kalau orang ingin selalu tahu apakah PMN memberikan return dalam dividen atau keuntungan finansial lain,”tutur Isa.

Meski demikian, dirjen menegaskan, pemerintah tidak menjadikan penempatan PMN untuk mendapatkan dividen secara besar-besaran karena terdapat tujuan lain dari pemberian PMN tersebut.

“Kita tidak selalu menempatkan penyertaan modal ini untuk mendapat dividen besar. Bahkan mungkin saja untuk beberapa periode ikhlas untuk tidak mendapatkan dividen dalam jumlah besar,” ujarnya.

BACA JUGA:Anggota Komisi VI DPR RI, Ananta Wahana Cek Realisasi Program CSR Mitra Kerjanya di BUMN

Tujuan tujuan lain dari pemberian dana pemerintah itu adalah menugaskan BUMN untuk melakukan sesuatu sesuai instruksi pemerintah seperti Hutama Karya yang diberi tanggung jawab membangun jaringan tol di Sumatera.

Pembangunan jalan tol di Sumatera oleh Hutama Karya akan berimplikasi pada peningkatan PDB regional karena menyerap tenaga kerja, terciptanya aktivitas ekonomi baru, serta tumbuhnya kawasan industri dan wisata.

Ditambahkan, untuk 2020  pemerintah menggelontorkan PMN Rp45,05 triliun kepada BUMN dan lembaga yang terdiri dari alokasi awal pada APBN 2020 sebesar Rp16,95 triliun, dalam rangka pemulihan ekonomi nasional  Rp24,07 triliun, dan bersifat nontunai Rp4,03 triliun.(Jay De Menes/ANTARA)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.