Pemerintah Kota Serang Merevisi Dua Perda

oleh -
revisi Perda
Pemerintah dan DPRD Kota Serang menggelar paripurna revisi dua Perda.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Pemerintah Kota Serang, Banten melakukan revisi atau perubahan terhadap 2 Perda, yaitu Perda nomor 1 tahun 2010 tentang wajib belajar pendidikan diniyah dan Perda nomor 10 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah.

Wali Kota Serang, Syafrudin mengatakan, perubahan kedua Perda tersebut berdasarkan keinginan DPRD dan Pemkot Serang. Namun demikian uraian mengenai revisi Perda tersebut baru akan dibahas setelah pansus terbentuk.

Untuk perubahan Perda tentang wajib belajar diniyah, menurut Syafrudin, secara spesifik akan direvisi nomor dan tahunnya dengan yang baru. Sedangkan berkaitan dengan yang akan dimunculkan nanti dalam Perda ini masih dalam pembahasan.

“Perubahan Perda harus disepakati terlebih dahulu dengan DPRD, apa saja yang akan direvisi dalam Perda Diniyah. Atau pendidikan agama atau pesantren atau madrasah, masih dalam pembahasan,” kata Syafrudin kepada wartawan usai Rapat Paripurna di Ruang Rapat Gedung DPRD Kota Serang, Senin (27/1/2020).

Ditanya soal Perda wajib belajar diniyah yang lama tidak efektif, sehingga kemudian harus diubah, Syafrudin menjelaskan, Perda yang lama bukan berarti tidak efektif namun hanya tidak spesifik dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

“Bukan tidak efektif artinya tidak spesifik, hal yang menjadi kebutuhan masyarakat tidak terperinci total,” imbuhnya.

Ia berharap dengan terbentuknya Perda diniyah yang baru nanti akan lebih bisa spesifik mewakili dan mengakomodir kebutuhan masyarakat, pondok pesantren, madrasah dan majelis taklim. “Bisa saja nanti Perda Diniyah mengatur ketika anak masuk SD harus sudah punya ijazah atau harus bisa membaca Alquran terlebih dahulu, teknisnya lebih kesana,” jelas Syafrudin.

BACA JUGA:

. Wali Kota Serang Merasa Terjebak di Tengah Perumahan

. Kota Serang Butuh 13 Ribu Kantong Darah

. Wali Kota Serang Optimis Honorer Otomatis Diangkat P3K

Sedangkan perubahan Perda nomor 10 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah, menurut Syafrudin, pihaknya bersama DPRD menyepakati perubahan Perda ini didasarkan pada bertambahnya jumlah penduduk dan volume sampah yang semakin meningkat. Revisi, kata dia, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

“Perubahan Perda nomor 10 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah ini juga antara DPRD dan Pemkot saya kira tidak ada masalah, karena dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah kemudian juga volume sampah semakin meningkat, maka Perda akan kami perbaharui,” tanadasnya.(Adi/Difa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.