Pemerintah Jamin Kartu Prakerja Tepat Sasaran

  • Whatsapp
Perpres Prakerja Jamin Tepat Sasaran

JAKARTA, READAK24.COM– Pemerintah menjamin tata kelola dan akuntabilitas Program Kartu Prakerja melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 tahun 2020 dengan beberapa perubahan ketentuan yang sifatnya melengkapi peraturan sebelumnya Perpres Nomor 36 tahun 2020.

“Perpres terbaru ini ingin memastikan Kartu Prakerja tepat sasaran dan tepat guna yang sifatnya melengkapi, terutama dari aspek tata kelola dan akuntabilitas,”ujar Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Susiwijono,  di Jakarta, Senin (13/07/2020).

Bacaan Lainnya

Disebutkan, pemerintah mengikuti rekomendasi, masukan dan perbaikan dari berbagai lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Polri, selain  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta masyarakat yang telah mengikuti program dimaksud.

Program Kartu Prakerja, menurutnya,  semakin relevan untuk dijalankan mengingat pandemi COVID-19 yang masih berlangsung dan telah berdampak luas terhadap angkatan kerja dalam negeri.

Dalam Perpres 76 ini Kartu Prakerja diberikan kepada pencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena PHK, pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja. Terkait peningkatan kompetensi kerja ini antara lain diperuntuk bagi buruh atau pekerja yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro kecil yang diharapkan meningkatkan keahlian mereka dan mendorong penciptaan wirausahawan baru.

Perpres juga mengatur penerima program,  yakni harus WNI, berusia mininal 18 tahun, dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal.

Lebih lanjut Susiwijono menjelaskan, dalam Perpres 76 tahun   diatur lebih ketat pihak-pihak yang tidak bisa menerima manfaat,  yaitu pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri,  kepala desa dan perangkat desa serta direksi, komisaris, dan dewan pengawas pada BUMN dan BUMD.

Sedangkan pengawasannya ditambah enam kementerian dan lembaga di dalam Komite Cipta Kerja, yaitu Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BPKP, Kepala LKPP.

Ditambahkan, Program Kartu Prakerja gelombang IV rencananya dibuka pada akhir Juli 2020 dengan berbagai penyesuaian yang lebih baik dan akuntabel. “Kami berharap untuk batch selanjutnya bisa segera kita jalankan bersama, dengan perangkat regulasi baru, dan mudah-mudahan ini akan jauh lebih baik dari segi tata kelola dan akuntabilitasnya,” pungkas Susiwijono. (Wiguna/Ant/Jaya)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.