Pemerintah Diminta Segera Lunasi Utang ke BUMN

  • Whatsapp
Rapat Kerja Komisi VI dan Kementerian BUMN

JAKARTA, REDAKSI24.COM — Pemerintah didorong untuk segera membayar utang kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah ini dimaksudkan agar perusahaan BUMN dapat berperan dalam memulihkan serta menjaga stabilitas perekonomian nasional.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron, dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (15/07/2020).”Bagaimanapun kita pertahankan agar BUMN tetap survive, berproduksi dan tetap melakuka inovasi. Sehingga agresifitas di dalam management produksi tetap bisa bertahan dalam situasi pandemi Covid-19 seperti ini,”ujar Herman.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, dampak pandemi Covid-19 membuat ekonomi nasional dan keuangan BUMN melemah. Dengan pembayaran utang dari pemerintah, setidaknya BUMN dapat bertahan dan melakukan produksi di masa krisis seperti ini.

Selain itu, penanaman modal negara (PMN) juga harus bisa dimaksimalkan oleh BUMN dengan sebaik mungkin. Pembayaran utang ke BUMN juga  akan berdampak pada tidak adanya perusahaan-perusahaan BUMN yang melakukan pemutusan hak kerja (PHK) dan bisa mendorong daya beli masyarakat.

BACA JUGA: BUMN Diharapkan Berkontribusi Wujudkan Normal Baru

Pada bagian lain politikus Fraksi Partai Demokrat ini meminta BUMN tingkatkan kinerja guna lebih berkontribusi lagi pada penerimaan negara. “Selepas dari krisis ini, tentu lompatannya akan lebih jauh dan sesuai dengan harapan. Di mana BUMN merupakan pohon fiskal sebagai badan usaha yang menyumbang terhadap anggaran belanja nasional,” ucap legislator asal Dapil Jawa Barat VIII ini.

BACA JUGA: Mahasiswa Tangerang Desak Pemerintah Pusat Pecat Menteri BUMN RI, Erick Thohir

Pada rapat sebelumnya, Menteri BUMN, Erick Thohir menyatakan,  pemerintah memiliki utang kepada BUMN sebesar Rp 108 triliun. Menurut dia, jumlah tersebut merupakan utang yang sudah terjadi sejak 2017.

“Dari total rincian dana pemerintah sebesar Rp 143,6 triliun kepada BUMN, 75 persen atau Rp 108 triliun adalah pencairan utang pemerintah yang memang kita ketahui itu sejak 2017,” kata Erick dalam rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (09/06/2020) lalu. (Agung/Jaya).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.