Pemerintah Diminta Gunakan Data Terbaru Lebih Valid Dalam Penyaluran Dana Bansos

oleh -
Novita Wijayanti

JAKARTA, REDAKSI2R.COM – Anggota Komisi V DPR Novita Wijayanti mengingatkan pemerintah untuk menggunakan data terbaru dalam pengucuran bantuan sosial (bansos) agar penyalurannya tepat sasaran.

Pernyataan tersebut disampaikan, Novita dalam keterangannya di Jakarta, Minggu. Dikatakan dengan data terbaru yang lebih valid diharapkan bansos dapat benar-benar tepat sasaran diterima oleh masyarakat yang berhak dan membutuhkan.

Menurut Novita, pemerintah wajib melakukan koordinasi dengan jajaran di daerah seperti pemerintah provinsi (pemprov), pemerintah kabupaten (pemkab), kepala desa, hingga ke tingkat dasar RT/RW agar mendapatkan data terbaru.

“Dalam menyalurkan bantuan langsung ke masyarakat saya mendesak pemerintah harus gunakan data yang benar serta data terbaru. Oleh karena itu pemerintah pusat wajib berkoordinasi dengan Pemprov, Pemkab, Kades, RT/RW untuk melakukan pendataan,” ujar Novita.

Politisi Partai Gerindra itu juga mengingatkan agar dana bansos serta alat-alat kesehatan (alkes) jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menjadi ladang bisnis. Novita pun menyerukan, dana bansos dan alkes jangan disalahgunakan untuk meraup keuntungan pribadi.

“Jangan sampai kemudian muncul para pengusaha sembako (beras, telur, daging, buah, sarden, paketan sembako) dadakan. Begitu juga, jangan sampai alat-alat kesehatan untuk dibisniskan,” tutur  legislator dapil Jawa Tengah VIII yang meliputi Banyumas-Cilacap ini.

Pihaknya, lanjuy dia,  mendesak pemerintah untuk menggunakan data terbaru penyaluran bansos sebagai respon tindak lanjut dari hasil reses. Saat turun ke lapangan, sambungnya, ia banyak menerima keluhan langsung dari warga dan tokoh-tokoh masyarakat perihal belum tepatnya penyaluran bansos.

“Fakta yang terungkap di lapangan ada keluhan-keluhan seperti itu, hasil turun langsung saat menerima aspirasi masyarakat. Saya piker uang rakyat harus maksimal digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkas Wakil Ketua BURT DPR RI itu. (Agung/Jaya)