Pemerintah Daerah Diminta Segera Sederhanakan Birokrasi

oleh -
pemerintah daerah obyektivitas birokrasi kementerian lembaga pemerintah non pemerintah wapres Ma'ruf Amin transparansi ASN
Wapres Ma'ruf Amin menyebut Proses penyederhanaan birokrasi di instansi pemerintah juga tidak merugikan aparatur sipil negara (ASN), baik secara kesejahteraan maupun karir, terhadap mereka yang mengalami transformasi jabatan.

JAKARTA, REDAKSI24.COM – Kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) serta pemerintah daerah (Pemda) diminta untuk segera menyederhanakan sistem birokrasi dengan mempertimbangkan prinsip transparansi, keadilan, obyektivitas dan efisiensi.

Permintaan itu disampaikan Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin secara daring saat menyampaikan pidato kunci Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian Tahun 2021 yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) di Denpasar, Bali, Kamis (1/7/2021).

“Sebagai Ketua Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPBRN), saya minta kepada kementerian, lembaga dan Pemda yang belum melakukan penyederhanaan birokrasi agar segera melaksanakannya sesuai arahan Presiden,” kata Wapres dari kediaman resmi Wapres di Jakarta.

Proses penyederhanaan birokrasi di instansi pemerintah juga tidak merugikan aparatur sipil negara (ASN), baik secara kesejahteraan maupun karir, terhadap mereka yang mengalami transformasi jabatan.

“Arahan Presiden, penyederhanaan ini ditekankan pada tiga aspek yang meliputi transformasi organisasi, transformasi manajemen kinerja dan transformasi jabatan,” tutur Wapres.

BACA JUGA: Reformasi Birokrasi, Menpan RB Pangkas 39 Ribu Jabatan Administrasi

Wapres juga meminta seluruh ASN memiliki pola pikir baru dan menerapkan budaya kerja yang selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) guna memberikan terobosan dan inovasi bagi kemajuan bangsa.

Ma’ruf Amin mengatakan reformasi birokrasi (RB) di seluruh instansi pusat dan daerah bertujuan untuk mewujudkan pemerintah yang profesional dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

“Reformasi birokrasi pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari KKN,” tuturnya.

Dengan keberhasilan reformasi birokrasi tersebut, lanjut Wapres, sistem pemerintahan di pusat dan daerah mampu memberikan pelayanan publik dengan netral, sejahtera, berdedikasi dan sesuai kode etik aparatur negara.

Sistem pemerintahan berkelas dunia, menurut Wapres, bersifat profesional, berintegritas tinggi, mampu beradaptasi dengan cepat dan tepat serta dinamis dengan perubahan lingkungan yang strategis.

Pemerintah juga mendorong terwujud-nya profesionalitas ASN melalui pengembangan manajemen ASN di tiga aspek, yaitu kualifikasi, kompetensi dan kinerja.

BACA JUGA: Pemerintah Desa Sebagai Implementasi Reformasi Birokrasi

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo dalam Rapat Koordinasi Penyederhanaan Birokrasi dengan Wapres Ma’ruf mengatakan, penyederhanaan di instansi pusat dan K/L telah mencapai 90 persen.

Persentase penyederhanaan tersebut setara dengan pemangkasan sebanyak 39.000 jabatan tingkat eselon III dan eselon IV. Selain pemangkasan jabatan eselon tersebut, reformasi birokrasi juga dilakukan dengan membubarkan sejumlah lembaga non-struktural.(Ant/Difa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.