Pemerintah Berikan Keringanan Iuran Jamsostek Hampir Gratis

oleh -
Dirut BPJAMSOSTEK Agus Susanto menyatakan pemerintah memberikan keringanan iuran jamsostek
Dirut BPJAMSOSTEK Agus Susanto, di Jakarta, Rabu, menyatakan, pemerintah menerbitkan PP No 49 tahun 2020 yang memberikan keringanan iuran Jamsostek sebesar 99 persen atau hampir gratis.

JAKARTA, REDAKSI24.COM— Dirut BPJAMSOSTEK, Agus Susanto, menyebutkan, pemerintah memberikan keringanan iuran Jamsostek (Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) hingga hampir gratis atau keringanan iuran 99 persen tanpa mengurangi manfaat yang diperoleh untuk mendorong pemulihan ekonomisi di masa pandemi Covid-19.

Agus  dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (9/9), mengatakan, keringanan iuran ini seiring diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2020 tentang penyesuaian iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama bencana nonalam penyebaran COVID-19 pada akhir Agustus 2020.

PP tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi peserta, kelangsungan usaha dan kesinambungan penyelenggaraan program Jamsostek selama wabah corona (COVID-19).

Menurut Agus, PP No 49 tahun 2020 mengatur penyesuaian mengenai periode relaksasi enam bulan yaitu periode iuran bulan Agustus 2020 sampai dengan Januari 2021, kelonggaran batas waktu pembayaran, keringanan iuran JKK dan JKM sebesar 99 persen atau cukup bayar 1 persen.

BACA JUGA:BP Jamsostek Cikokol Diserbu Ribuan Tenaga Kerja

Selanjutnya keringanan penundaan pembayaran sebagian iuran JP hingga 99 persen yang kemudian dapat dibayar bertahap atau sekaligus paling lambat mulai Mei 2021 sampai dengan April 2022, serta keringanan denda menjadi 0,5 persen.

Kebijakan ini pengurangan iuran Jamsostek ini, lanjut Agus, tanpa menurunkan manfaat yang baru saja ditingkatkan melalui PP no 82 tahun 2019 sebagai bentuk keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan pekerja.

Tujuan kebijakan ini, lanjut Agus,  antara lain mengedepankan perlindungan hak-hak jaminan sosial ketenagakerjaan bagi peserta, meringankan beban pemberi kerja dan peserta serta menjaga kesinambungan program perlindungan, mendukung upaya pemulihan perekonomian dan kelangsungan usaha.

“Skema kebijakan ini telah melalui proses pembahasan yang komprehensif, termasuk pengaruhnya terhadap ketahanan dana dan keberlangsungan program jaminan sosial,”jelasnya.

Ditambahkan,  ketahanan dana dan program jaminan sosial masih dapat terkelola dengan baik, karena dana jaminan sosial masih memiliki dana cadangan untuk memenuhi kewajiban pembayaran manfaat kepada peserta selama periode kebijakan relaksasi . (Aditya/Ant/Jaya)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.