Pemerintah Amankan Stok Vaksin COVID-19 Karena Sejumlah Negara MulaiTerapkan Embargo

oleh -
embargo,stok,vaksin,covid,19,Budi Gunadi,Sadikin,pemerintah,amankan
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kedua kanan) bersama Presiden Direktur CEO XL Axiata Dian Siswarini (kedua kiri), Direktur Utama RSUI Astuti Giantini (kiri) menyapa warga setelah vaksinasi saat Peresmian Sentra Vaksinasi Indonesia Bangkit di RSUI, Depok, Jawa Barat, Kamis (25/3/2021)/Antara.

JAKARTA, REDAKSI24.COM–Pemerintah Indonesia mewaspadai adanya keterbatasan stok vaksin COVID-19, akibat sejumlah negara mulai menerapkan embargo vaksin yang dipicu terjadinya lonjakan kasus positif di negara tersebut.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, embargo vaksin yang dilakukan sejumlah negara itu bisa mengganggu ketersediaan stok vaksin dalam beberapa bulan ke depan.

“Terutama yang berasal dari negara-negara yang melakukan embargo. Karena terjadi lonjakan kasus di beberapa negara termasuk di India, sehingga mulai terjadi embargo vaksin,” kata Budi Gunadi Sadikin, di Kantor Presiden, di Jakarta, Jumat (26/3/2021).

Pemerintah India diketahui melaporkan 47.262 kasus baru, dan 275 kematian pada Rabu (24/3/2021) yang diduga karena mutasi ganda varian virus Corona.

“Sehingga kita perlu berhati-hati mengatur laju penyuntikan vaksin agar tidak terjadi kekosongan stok vaksin nantinya,” ujar Budi.

Budi menyampaikan, pada Jumat (26/3/2021) ini, dimungkinkan angka vaksinasi di Indonesia bisa melebihi 10 juta vaksinasi.

“Insya Allah hari ini vaksinasi akan menembus 10 juta vaksinasi, dengan kecepatan harian kita mendekati 500 ribu penyuntikan per hari, sehingga diharapkan bulan Maret dan April dimana ketersediaan vaksin adalah 15 juta per bulan, kita sudah sesuai kecepatan penyuntikannya,” ungkapnya.

Berdasarkan data Satgas Covid-19 per Kamis (25/3/2021), vaksinasi dosis pertama baru dilakukan pada 6.389.837 orang, sementara dosis kedua atau sudah menjalani vaksinasi lengkap baru diberikan pada 2.941.016 juta orang.

“Di beberapa negara Eropa sudah terjadi kenaikan kasus kembali, kita amati terjadinya karena ada ‘strain’ baru yang sudah ada di Indonesia sejak Januari dan adanya mobilitas yang terlalu agresif pembukaannya,” tambah Budi.

Kata Budi Gunadi, Presiden Jokowi memerintahkan agar dicari titik keseimbangan agar hasil yang sudah bagus karena pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro dan vaksinasi tidak kehilangan momentum perbaikannya.

“Sehingga kita diharapkan terus turun dan tidak mengalami lonjakan seperti di Eropa,” cetusnya.

Budi Gunadi meminta agar kepada masyarakat yang telah divaksin tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan, yakni memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.

“Karena kita tetap bisa terkena tapi tidak akan parah dan tidak perlu ke rumah sakit, jadi vaksinasi tidak membuat kita kebal, tidak. Mungkin terkena tapi masih bisa terkena tapi karena antibodi baik segera cepat sembuh dan tidak harus ke RS tapi masih bisa menularkan,” ucapnya.

Selanjutnya ia juga meminta agar warga di atas 60 tahun (lansia) segera mendaftarkan diri untuk melakukan vaksinasi.

“Untuk semua kepala daerah dan tenaga kesehatan, tolong konsentrasi memberikan vaksin ke lansia. Karena Insya Allah kalau sudah diberikan vaksin maka yang masuk rumah sakit dan meninggal akan sangat rendah, karena umumnya yang masuk rumah sakit dan meninggal adalah lansia,” tambah Budi.

Diketahui, sebanyak 16 juta vaksin COVID-19 merek Sinovac telah tiba di Indonesia pada Kamis (25/3/2021). Pengiriman tersebut adalah yang ke-6 kalinya sejak kedatangan pertama pada 6 Desember 2020 lalu (1,2 juta vaksin).

Kemudian pada 31 Desember 2020 (1,8 juta vaksin), pada 12 Januari 2021 (15 juta dosis bahan baku vaksin), pada 2 Februari 2021 (10 juta dosis bahan baku vaksin), pada 2 Maret 2021 (10 juta dosis bahan baku vaksin),

Dan pada 25 Maret 2021 (16 juta bahan baku dosis vaksin), sehingga total Indonesia telah memiliki 54 juta dosis vaksin Sinovac.(Antara/ejp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.