Pemberhentian Staf Desa Bunar Dinilai Salahi Prosedur

oleh -
Pemberhentian Staf Desa Bunar Dinilai Salahi Prosedur DPMPD Kabupaten Tangerang
Kasi Pemerintahan Desa Bunar, Lina Arlina serta sejumlah staf desa lainnya mengaku kecewa dengan keputusan Kades yang baru saja dilantik tersebut.

KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.COM – Pergantian perangkat desa pasca Pilkades kembali menuai polemik. Setelah di Desa Pasanggrahan, kali ini pemberhentian 7 staf yang dilakukan Kepala Desa (Kades) Bunar, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Banten, dinilai telah menyalahi prosedur.

Penilaian kesalahan prosedur dalam pergantian perangkat desa disampaikan Ketua BPD Bunar Kecamatan Sukamulya, Anadi kepada wartawan, Senin (25/10/2021). Dia menyebut pemberhentian tujuh staf desa tersebut tanpa mengacu hasil musyawarah dengan BPD.

“Pemberhentian serta pengangkatan staf desa itu harus mengacu kepada Permendagri nomor 67 tahun 2017, salah satunya hasil musyawarah dengan BPD,” ungkap Anadi.

Anadi mengatakan, sebelumnya BPD sudah melakukan rapat koordinasi dengan Kades Bunar yang baru terkait pemberhentian dan pengangkatan staf desa yang harus mengacu kepada Permendagri nomor 67 tahun 2017.

“Namun kepala desa punya dasar sendiri. Saya katakan itu terserah kepala desa, yang terpenting kami sudah menyampaikan regulasinya sudah diatur dalam Permendagri nomor 67 tahun 2017,” ujar Anadi.

BACA JUGA: Polemik Perangkat Desa Pasanggrahan Diserahkan ke Camat

Menurut Anadi, Kades memberhentikan 7 staf desa yang lama secara lisan. Kemudian menyusul pemberhentian secara tertulis tanpa ada rekomendasi dari camat.

“Saya memberikan laporan kepada camat terkait pemberhentian itu, sementara sejumlah staf baru sudah standby di kantor Kades, sementara acuan itu harus berdasarkan Permendagri,” kata Anadi yang menilai Kades telah secara sepihak pemberhentikan 7 staf desa.

Sementara itu, Kasi Pemerintahan Desa Bunar, Lina Arlina serta staf desa lainnya mengaku sudah tidak bertugas lagi mulai hari ini,  Senin (25/10/2021). Mereka mengaku kecewa dengan keputusan Kades yang baru saja dilantik tersebut.

“Kalau menurut saya ya harus sesuai aturan kalau mau memberhentikan para staf, kan sudah jelas aturannya,” imbuh Lina.

Dia menilai pemberhantian itu dilakukan secara sepihak. Karena itu, dia meminta pembina aparatur desa tingkat kecamatan dan dinas terkait di Kabupaten Tangerang turun tangan untuk menyelesaikan polemik pemberhentian perangkat desa tersebut.(RM1/Difa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.